Ini yang Dipaparkan Kabaharkam Polri pada Rakor Tingkat Menteri terkait Penanganan Bencana

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, pimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait penanganan bencana alam, bertempat di Rupattama Lt 14 Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2019. Dalam kesempatan ini Kapolri diwakili oleh Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, yang didampingi oleh Kakorbrimob Irjen Pol Drs Anang Revandoko. Agenda rapat adalah Penanganan Bencana Banjir DKI Jakarta dan Persiapan Menghadapi Bencana Banjir dan Tanah Longsor. Kabaharkam Polri menyampaikan, jajaran Polri telah terlibat aktif sejak awal, baik itu personel maupun peralatan dan fasilitas yang ada di Polri, untuk penanggulangan banjir dan tanah longsor di wilayah Jabodetabek dan Banten. Khusus Banten, Polri telah menerjunkan helikopter Polri untuk drop logistik bagi korban bencana. Normalisasi sungai bukan hanya tanggung jawab Pemerintah saja, lanjut Kabaharkam Polri. Oleh karena itu Polri secara mobilisasi ikut mengimbau kepada pengusaha di sekitaran sungai untuk ikut berpartisipasi menormalisasi sungai sebagai bentuk pencegahan terjadinya banjir. “Polri dalam hal bencana alam telah membentuk Satgas Aman Nusa 2, yang dipimpin oleh saya langsung,” kata Komjen Pol Agus Andrianto. Sejauh ini, Kabaharkam Polri membeberkan, penggelaran kekuatan personel dalam penanganan banjir di beberapa wilayah hukum di Indonesia terdiri dari: 2.467 personel Mabes Polri; 1.616 personel Polda Metro Jaya, 38 personel Polda Sumatera Utara, 569 personel Polda Banten, dan 507 personel Polda Jawa Barat. Kabaharkam Polri juga memaparkan sejumlah wilayah yang perlu diatensi terkait dengan curah hujan yang tinggi, di antaranya: Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Komentar