Polda Papua Barat hanya dapat kuato dari Mabes Polri sebanyak 126 orang. Jadi untuk penambahan kuato, keputusannya ada di Mabes Polri. Kami tidak punya kewenangan, kita hanya mengikuti aturan yang ditetapkan pusat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, program pra bintara noken baru pertama kali dilaksanakan Polda Papua Barat sebagai kebijakan Kapolri untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Polri, khusus OAP.
“Pendaftaran dibuka di Polres di wilayah Polda Papua Barat. Saat ini, baru dua Polres yang membuka pendaftaran pra bintara noken. Yakni Polres Teluk Bintuni dan Sorong Kota,” katanya.
