Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan perempuan masih menghadapi berbagai kendala di kehidupan sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. ”Kita masih melihat adanya kesenjangan gender dalam hal pendapatan, keterampilan, pekerjaan, dan akses. Oleh karena itulah, maka masih diperlukan berbagai upaya edukasi, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi dalam rangka memperkuat peran perempuan,”ungkap Puan dalam pidatonya di depan peserta Pertemuan Tahunan Parlemen Asia Pasifik (APPF) di Canberra, Australia (13/1).
Isu kesetaraan gender menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tahunan ke 28 Parlemen Asia Pasifik ( APPF) di Canberra, yang berlangsung dari tanggal 12 – 16 Januari 2020. Isu kesetaraan gender secara khusus dibahas melalui mekanisme Women Parliamentarians Meeting yang merupakan inisiatif DPR RI dan secara resmi diakui dalam Rules of Procedure APPF.
Puan yang menjadi perempuan pertama ketua DPR RI berpidato dalam bahasa Inggris selama 6 menit. Selain delegasi-delegasi parlemen Asia Pasifik, Ketua DPR Australia Tony Smith dan Senator Scott Ryan terlihat menyimak pidato ketua DPR RI Puan Maharani.
Sebelum menyampaikan pidatonya, Puan Maharani mengucapkan dukacita atas musibah kebakaran yang menimpa Australia. “Saya percaya semua negara dan masyarakat di negara Anggota APPF bersatu untuk mendukung rakyat Australia dalam menghadapi bencana alam yang dahsyat ini.”
Dalam pidatonya Puan Maharani menekankan perlunya reformasi struktural untuk mempromosikan kesetaraan gender, karena banyak hambatan bagi partisipasi perempuan dalam legislasi, peraturan maupun kebijakan.”Oleh karena itu kita perlu membongkar atau mengubah struktur kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang menghalangi perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka dan kualitas hidup yang lebih tinggi.”
Menurut Puan, untuk melakukan reformasi structural menuju kesetaraan gender maka keterwakilan perempuan dalam badan legislatif menjadi sangat penting. “Bukan hanya untuk mencapai keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan di parlemen, namun juga untuk mendorong isu-isu penting yang relevan bagi kaum perempuan, seperti pengentasan kemiskinan, kesenjangan pendidikan, kesehatan, dan akses perekonomian.
