Jakarta (XNews.id) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk membatasi layanan PLN hanya pada aspek transmisi listrik.
Menurut Mulyanto ide pembatasan layanan PLN tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Kelistrikan dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2016 terkait listrik.
Menurut MK, Bisnis unbundling yg menyerahkan sebagian pengusahaan listrik ke pihak asing membuka peluang lemahnya penguasaan negara dalam sektor ini. Kalau itu terjadi, maka unbundling bisnis listrik akan bertentangan dengan konstitusi.
“Listrik adalah sumberdaya strategis terkait hajat hidup orang banyak. Bukan sekedar komoditas ekonomi. PLN dapat melaksanakan bisnis listrik secara terintegrasi, mulai dari produksi, transmisi hingga distribusi,” ujar Mulyanto.
