Terkait Ibu Kota Negara yang Baru, Ini Arahan Jokowi Soal Aturan hingga Lahan

JAKARTA (XNews.id) – Presiden Joko Widodo menyampaikan sedikitnya 7 arahan berkaitan dengan persiapan rencana pemindahan Ibu Kota dalam Rapat Terbatas (ratas) yang dilaksanakan di Kantor Presiden, Provinsi Jakarta, Rabu (15/1). “Yang pertama, saya minta yang berkaitan dengan legislasi dan regulasi-regulasi yang mendukung ini disiapkan. Saya dengar Pak Menteri Bappenas ini sudah siap sehingga segera kita sampaikan, kita berikan kepada DPR agar bisa diselesaikan,” ujar Presiden. Kedua, dia meminta agar masalah kelembagaan bisa diselesaikan sehingga hal-hal berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini bisa dikerjakan oleh lembaga yang dibentuk, yaitu Badan Otoritas Ibu kota. “Yang ketiga, yang berkaitan dengan desain. Saya kira gagasan besar untuk desainnya sudah ada, tetapi juga desain ini adalah sebuah desain yang bisa diperbaiki dan bisa berubah. Sehingga saya harap nanti semuanya bisa memberikan masukan mengenai desain ini, baik yang berkaitan dengan transportasi,” ujarnya. Jokowi menyampaikan di ibu kota baru nanti transportasi umumnya atau massalnya akan menggunakan autonomous vehicle, kendaraan privatnya juga akan gunakan autonomous car. “Sehingga desainnya seperti apa tolong ini nantinya Pak Menteri Perhubungan dan Pak Menteri Riset ini berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan karena infrastruktur kalau kita mau betul-betul siap betul, infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle,” ujar Presiden. Presiden juga menyampaikan yang berkaitan dengan lahan. “Kita tahu yang disiapkan sekarang 256.000 hektar dan plus untuk riset ada 410.000 hektar, totalnya. Yang akan kita gunakan adalah 56 hektar, itu di inti dan yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektar,” tuturnya. Dia meminta masalah lahan, Menteri ATR/Kepala BPN dengan Menteri LHK dapat segera dirampungkan sehingga arsitek designer planner-nya bisa masuk dan menyelesaikan desain. Berkaitan dengan skema anggaran, Presiden menyampaikan, pertama, infrastruktur dasar nanti akan dikerjakan oleh Kementerian PU. “Kemudian untuk kluster pemerintahan yang berkaitan dengan istana dan gedung-gedung kementerian, ini juga akan dikerjakan oleh pemerintah. Di luar itu baru kita berikan baik kepada proses PPP ataupun dikerjakan oleh investasi,” tambah Presiden. Dengan demikian, dia berharap ini betul-betul dihitung secara detail, pemerintah harus keluar berapa. Analisis yang disampaikan oleh Presiden bahwa untuk anggaran pemerintah enggak akan keluar lebih dari Rp100 triliun. Ketujuh, Presiden menyampaikan berkaitan dengan lingkungan hidup. “Ibu kota ini adalah konsepnya konsep gagasannya adalah rimba nusa, negara rimba nusa. Artinya, kita memiliki kewajiban untuk justru memperbaiki dari lingkungan yang kurang baik menjadi baik, hutan yang rusak menjadi hutan yang kita rehabilitasi dan kita perbaiki. Hutan yang konservasi yang juga rusak juga kita perbaiki,” ujar Presiden. Presiden minta Menteri LHK agar disiapkan kurang lebih 100 hektar untuk persiapan nursery untuk persemaian, baik bibit-bibit yang berkaitan dengan mangrove dan tanaman-tanaman lain yang diharapkan dalam 100 hektar itu bisa disiapkan lebih dari 17 juta bibit tanaman di situ. (css/dsa)