KPK Telusuri Tersangka Lain Dugaan Korupsi Pelabuhan Teluk Segintung

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengkaji berkas penyidikan dugaan korupsi proyek Pelabuhan Laut Teluk Segintung tahun 2007-2012. Salah satu yang dikaji adalah langkah akan menetapkan tersangka lainnya. Sebab, mantan Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah, Darwan Ali, yang menjadi tersangka satu-satunya di kasus tersebut telah meninggal dunia. “Jadi masih dalam tahap telaah dan kajian langkah yang akan diambil,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri ketika dikonfirmasi awak media, Minggu (19/1/2020). Dijelaskannya, saat ini tim penyidik kasus itu masih membuat laporan. Dari hal tersebut, pimpinan KPK bisa memutuskan langkah apa yang akan ditempuh lembaganya. Status tersangka Darwan Ali merujuk Pasal 77 KUHP menjadi gugur. Hanya saja di Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan, “Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Darwan Ali diumumkan sebagai tersangka pada 14 Oktober 2019, tapi saat masih dalam penyidikan, ia meninggal dunia pada 19 November 2019. Pada perkaranya, penyidik menduga Darwan mengatur agar proyek tersebut dimenangkan oleh PT Swa Karya Jaya (PT SKJ) yang salah satu direkturnya merupakan kawan dekat Darwan. KPK pun menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang proyek tersebut, seperti waktu pengambilan dokumen lelang yang hanya satu hari, dokumen prakualifikasi dan penawaran lelang yang diduga dipalsukan, serta panitia lelang yang mengabaikan ketidaklengkapan dokumen PT SKJ. Penetapan Darwan sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan terhadap 32 saksi serta penggeledahan rumah Darwan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Di samping itu, Darwan diduga mengubah nilai kontrak proyek dari Rp112.736.000 menjadi Rp127.411.481 atau sekitar 13,02 persen. Adendum ini melebihi ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyebutkan maksimal menambah pekerjaan adalah sebanyak 10 persen. Tak hanya itu, Darwan diduga beberapa kali menerima transfer sejumlah Rp 687.500.000 dari PT SKJ melalui anaknya. Dalam perkara ini, diduga keuangan negara dirugikan sekitar Rp20,84 miliar. Atas dugaan tersebut, Darwan Ali disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Rd)