JAKARTA (XNews.id) – BNPB menyebutkan ratusan tenda tambang emas ilegal atau gurandil menjamur di wilayah konservasi hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
Kondisi tersebut terlihat dari hasil pantauan udara menggunakan helikopter yang dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo bersama Dirjen Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wiratno, Wakapolri Gatot Eddy, dan didampingi Bupati Bogor Ade Yasin pada Sabtu (18/1).
“Di bagian hulu Taman Nasional Halimun, ada ratusan bangunan tenda biru milik gurandil (istilah pondok-pondok pertambangan emas ilegal),” ungkap Doni Monardo usai melakukan peninjauan.
Menjamurnya tambang ilegal tersebut disinyalir menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan yang juga menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bogor dan Lebak.
Selain itu, penggunaan bahan kimia jenis merkuri dalam aktivitas penambangan tersebut juga mencemari lingkungan dan dapat menimbulkan ancaman kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Doni yang sudah terlanjur muncul ke permukaan dan menjadi bencana itu merupakan masalah permanen, oleh sebab itu solusi yang diambil juga harus permanen.
Dia mengatakan langkah pertama yang akan dilakukan adalah penindakan hukum dan imbauan larangan penambangan kepada masyarakat.
BNPB katanya akan memfasilitasi pembentukan Satgas gabungan khusus yang terdiri dari personel kementerian/lembaga dan unsur TNI serta Polri, yang menjadi satu kesatuan stakeholder penanggulangan bencana.
Langkah solusi yang berikutnya menurut Mantan Jenderal Kopassus itu dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi para warga yang menjadi penambang dengan meningkatkan mata pencahariannya.
Meski demikian, Doni juga tidak mau kemudian masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan karena penutupan tambang sehingga akan memunculkan masalah baru di kemudian hari. Karena itu, harus diperhatikan antara nasib para gurandil dan keberlangsungan ekosistem di Taman Nasional Halimun Salak.
“Kita harus cari solusi yang tentunya tidak menimbulkan masalah sosial, contohnya masyarakat kehilangan pekerjaan,” tambah Doni.
Solusi yang juga harus segera dilakukan tentunya penanaman hutan kembali dengan jenis tumbuhan dan vegetasi yang mampu memperkuat tanah serta dapat mencegah terjadinya longsor.
Jenis tanaman tersebut adalah jenis rumput vetiver yang dikombinasikan dengan beberapa jenis tanaman keras yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menyumbang perekonomian masyarakat.
“Sesuai dengan perintah bapak presiden, BNPB dan KLHK akan melakukan reforestasi dan revitalisasi wilayah bantaran sungai yang mengalami alih fungsi lahan dengan vetiver dan jenis tanaman keras yang punya nilai ekonomis seperti alpukat, durian dan sebagainya,” imbuh Doni.
Dalam melaksanakan upaya reforestasi dan revitalisasi tersebut, BNPB juga akan menggandeng para ahli baik dari peneliti, komunitas, dan akademisi agar penerapannya lebih baik dan lebih terarah, sehingga apa yang dilakukan dapat berjalan secara maksimal.
BNPB akan bertindak sebagai koordinator dalam melaksanakan perintah presiden. Sedangkan untuk daerah, BNPB menunjuk bupati sebagai pemegang kewenangan daerah yang menjadi wilayah cakupan terdampak kerusakan lingkungan.
Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan kesiapannya untuk memimpin pelaksanaan penghijauan kembali wilayahnya yang rusak sesuai arahan Presiden Joko Widodo melalui Kepala BNPB.
Ade juga fokus terlebih dahulu dengan penanganan pengungsi yang masih ada di beberapa titik. Pihaknya juga tengah menyiapkan lahan untuk relokasi para pengungsi karena keselamatan warga juga menjadi yang utama.
Sebagai catatan jumlah pengungsi akibat bencana yang terjadi pada awal 2020 di Kabupaten Bogor hingga hari ini mencapai 17.869 jiwa dan tersebar di empat kecamatan.
“Setelah persoalan relokasi warga maka kami selaku pemerintah daerah akan melakukan penghijauan kembali wilayah yang gundul,” ujar Bupati Ade.
(css/dsa)
