Pemerintah Percepat Upaya Pemulihan Kondisi Pascabencana di Lebak dan Bogor

JAKARTA (XNews.id) – Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah melakukan upaya percepatan pemulihan dampak banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor meliputi beberapa hal teknis. Diantaranya, menugaskan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menentukan waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari pencanangan hingga tindak lanjut pencanangan. “Sesuai arahan Presiden, agar segera dipercepat untuk pemulihan kondisi yang menjadi sumber bencana terutama banjir. Pencanangan dilakukan tidak hanya formalitas tapi ada rencana jangka panjang mulai dari tahap penanaman sampai pemeliharaan,” ujar Menko PMK. Dia mengatakan hal itu saat memimpin rapat koordinasi guna membahas upaya percepatan pemulihan kondisi pascabencana di Kantor Kemenko PMK, Provinsi Jakarta, Selasa (21/1). Muhadjir meminta seluruh pihak agar dapat bertanggung jawab menyiapkan skema percepatan pemulihan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. “Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Lebak dan Kabupaten Bogor, awal Januari lalu, menyisakan ragam persoalan mendesak untuk segera diselesaikan,” ujarnya. “Utamanya menyangkut masalah relokasi pemukiman warga yang terkena dampak bencana serta pemulihan kondisi alam melalui revegetasi tanaman Vetiver,” ujarnya Muhadjir. Kementerian Agraria, lanjut Menko PMK, bertugas memastikan lahan terutama yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) untuk nantinya dijadikan lokus dari kegiatan pemulihan lahan. Kementerian Pertanian agar dapat menyiapkan dukungan benih tanaman, pembibitan, dan distribusi untuk penghijauan termasuk penyediaan bibit-bibit tanaman produktif yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat sekitar. “Rencana jangka panjang, lahan-lahan yang akan dipulihkan sepenuhnya dipercayakan kepada masyarakat sekitar untuk mengelola, memelihara, sekaligus mengambil manfaatnya. Karena itu kita juga perlu melibatkan mereka, termasuk para pecinta alam seluruh Indonesia kita undang ikut serta memulihkan lahan ini,” tutur Menko PMK. Dia menyebutkan, Kementerian PUPR akan menjadi leading sector terkait pemulihan sarana prasarana baik untuk pemulihan lahan maupun pemulihan hunian. Sedangkan, Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab penuh terutama menyiapkan lahan untuk relokasi. Komitmen Pemda Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyatakan pihaknya sudah menyiapkan dua alternatif lahan untuk dijadikan lokasi relokasi yaitu lahan ex-HGU swasta yang telah habis masa hak gunanya dan tanah HGU PTPN 8. “Ini kebijakannya ada di pemerintah pusat karena ini tupoksinya ada di Kementerian BUMN. Oleh Kementerian ATR/BPN pun sudah tidak ada masalah karena ini untuk kepentingan masyarakat,” ungkap Iti. Lebih lanjut, menurut Bupati Lebak, relokasi akan dilakukan untuk rumah warga yang terkategori rusak berat maupun ringan. Hal tersebut dilakukan karena lokasi pemukiman warga terletak di sempadan sungai sehingga rawan banjir.Relokasi nantinya juga termasuk untuk membangun fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. Sementara itu, Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin menyampaikan upaya serupa juga tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun di samping itu, sembari menunggu relokasi, masyarakat yang terdampak bencana sampai saat ini masih ditempatkan di beberapa titik lokasi pengungsian dengan memastikan fasilitas memadai yang tersedia. “Untuk relokasi kita upayakan tetap di daerah mereka awalnya, hanya kita cari yang stabil. Kita sudah bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk melakukan pengkajian agar lahan yang dipakai sesuai,” pungkasnya. Pemerintah pusat dalam hal ini juga akan memberikan bantuan untuk membangun hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana. Adapun rinciannya, Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta rusak sedang, dan Rp10 juta rusak ringan. (css/dsa)