Sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2015, Abdul Latif Lubis Serap Aspirasi Masyarakat

Medan (XNews.id) - Peduli dengan kondisi daerah pemilihannya, Anggota DPRD Kota Medan Abdul Latif Lubis, M.Pd., kini gencar melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 Tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan. Sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk membangun kesadaran masyarakat Kota Medan khususnya di kawasan Medan bagian utara untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Pada sosialisasi II Tahun 2020 yang digelar di Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara ini dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat di Kecamatan Medan Belawan, Minggu (16/2/2020) siang sekira pukul 14.00 Wib. Dalam sambutannya, Abdul Latif Lubis menyampaikan bahwa permasalahan sampah di Kota Medan, hingga saat ini masih menjadi momok di masyarakat dan pemerintah. Menurutnya, jika pengelolaan sampah dilakukan dengan baik bukan mustahil, sampah bisa menjadi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. "Jadi sampah bisa mengganggu masyarakat dan bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat," ujar Abdul Latif Lubis. Dijelaskan Anggota DPRD Kota Medan dari fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) ini, bahwa sanksi dalam Perda pengelolaan sampah ini juga diatur. Salah satunya sanksi bagi orang yang membuang sampah sembarangan bisa didenda mencapai Rp 10 juta. "Sampah yang dimaksud yakni sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan," tutur Abdul Latif. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan di tempat tinggal masing-masing, salah satunya dengan senantiasa mewadahi sampah dan tidak membuangnya ke dalam parit ataupun sungai. "Kegiatan ini tidak hanya sekedar penyampaian Perda, melainkan untuk memberikan pemahaman dan menyadarkan kita semua bahwa kebersihan tanggung jawab kita semua," ucap Abdul Latif Lubis. Oleh karena itu, masih kata Abdul Latif, Hendaknya Perda ini juga memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang pengelolaan persampahan sehingga bisa dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. "Mari sama-sama kita jaga kebersihan Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Belawan," ajak Abdul Latif. "Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada Dinas Kebersihan Kota Medan untuk meningkatkan lebih sarana dan prasarana kebersihan di Kota Medan khususnya di kawasan Medan bagian utara," lanjutnya. Saat disinggung soal sampah Industri, Abdul Latif menerangkan masih banyak perusahaan-perusahaan yang masih membuang sampahnya ke sungai deli. "Sudah ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kita ajak kerjasama agar tidak membuang sampahnya ke sungai deli," ujarnya. Untuk diketahui, Perda yang disosialisasikan itu terdiri dari XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangkan tujuan sosialisasi ini untuk menggugah kesadaran masyarakat untuk hidup bersih. Sampah yang dimaksud yakni, sampah rumah tangga dan sejenisnya yang berasal kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas umum. Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah. Sedangkan kewajiban yakni mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. Sedangkan pihak pengelola kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial dan umum wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan. Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan. Bahkan pada Pasal 35 diatur soal ketentuan pidana yakni setiap orang yg melanggar ketentuan dipidana kurungan 3 bulan atau denda Rp 10 jt. Dan bagi suatu badan yang melanggar ketentuan dipidana kurungan 6 bulan atau denda Rp 50 jt. (Rid)