PSBB Malang Raya, Polresta Malang Kota Siapkan Berbagai Usulan Peraturan

MALANG (XNews.id) – Jelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Malang Raya, pihak kepolisian Polresta Malang Kota siapkan beberapa langkah usulan untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Malang Raya. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Leonardus Simarmata mengatakan bahwa aturan atau SK Menteri Kesehatan terkait PSBB Malang Raya sudah turun, Selasa (12/5). “Oleh karena itu kami akan lakukan beberapa langkah usulan. Terkait pelaksanaan PSBB Malang Raya khususnya di wilayah Kota Malang,” ujarnya. Beberapa langkah usulan tersebut diantaranya adalah pembentukan dan penambahan pos penyekatan serta pos check point. “Yang pertama adalah penyiapan pos check point, di mana saat ini sudah ada 6 pos check point. Tetapi kemungkinan nanti ada penambahan untuk pos check point, termasuk penyiapan pos penyekatan. Karena ini PSBB, maka harus ada pos penyekatan,” ujarnya. Kombes Pol Leonardus juga menjelaskan fungsi dari pos penyekatan itu sendiri adalah sebagai pengawasan bagi masyarakat yang akan masuk ke wilayah Kota Malang. “Nanti di pos itu, masyarakat akan dilakukan pemeriksaan secara teliti dan ketat. Bila diketahui memang tidak ada kepentingan sama sekali dan bukan penduduk Malang Raya maka akan kami suruh putar balik. Dan untuk kendaraan, jumlah limitasi dibatasi, artinya sesuai dengan aturan bahwa jumlah penumpang kendaraan yang diijinkan hanya 50 persen dari kapasitas kendaraan itu sendiri,” paparnya. Sedangkan untuk usulan kedua, Kapolresta Malang Kota juga akan mengusulkan adanya pemberlakuan jam malam. “Untuk jam malam, kami usulkan antara pukul 21.00 – 04.00. Artinya pada jam tersebut, tidak boleh ada kegiatan atau aktivitas masyarakat. Dan nanti kami akan lakukan kegiatan razia di jam tersebut,” terangnya. Ia juga melanjutkan, apabila ditemukan masyarakat yang masih berkumpul di jam tersebut, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas. “Sanksinya adalah akan kami amankan dan dibawa menuju ke Mapolresta Malang Kota. Mereka akan kami BAP lalu dilakukan pemeriksaan rapid test. Bagi yang hasilnya reaktif maka akan kami rujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Bagi yang hasilnya tidak reaktif, maka akan kami masukkan ke ruang isolasi mandiri yang telah disiapkan Pemkot selama 14 hari,” ungkapnya. Selain itu, mantan Wakapolrestabes Surabaya ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya mungkin akan mengusulkan tambahan sanksi untuk masyarakat yang melanggar PSBB, yaitu penangguhan pengurusan SIM, penundaan perpanjangan SIM, atau penundaan dalam pembuatan SKCK. “Kami berharap agar berbagai usulan itu dapat mampu menekan semaksimal mungkin pergerakan masyarakat selama PSBB. Karena kami ingin PSSB Malang Raya dapat berhasil menekan penyebaran virus corona. Dan jangan sampai pelaksanaan PSBB di Malang Raya dilakukan hingga dua kali,” harapnya.

Komentar