Setahun Kinerja Bakamla RI: Optimal dan Efisien

Kontributor: -50 views

Jakarta, (XNews.id) – Satu tahun terakhir wilayah perairan Indonesia betul betul diuji dalam urusan keamanan maupun pertahanan. Melihat situasi politik global yang semakin dinamis terdapat berbagai macam issue seperti kerusakan lingkungan di laut, keselamatan dilaut, illegal fishing dan stabilitas keamanan kawasan menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi, khususnya bagi negara seperti Indonesia yang notabenenya di kelilingi oleh laut harus memiliki perangkat yang kuat dalam menjaga stabilitas tersebut.
Bila merujuk kepada teori Prof Juwono Sudarno Menteri Pertahanan Periode 2004-2009 mengenai pengertian keamanan yakni masalah suatu bangsa yang sifatnya mengancam kedaulatan wilayah suatu negara yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Namun dalam kondisi damai saat ini, dibutuhkan suatu lembaga yang khusus mengenai masalah keamanan melalui pendekatan sipil, karena masalah kedaulatan tidak melulu melalui pendekatan hardpower dalam hal ini militer yang dalam wilayah yuridiksinya adalah TNI AL.
Dalam urusan keamanan maritim yang notabenennya adalah lebih kepada ancaman non militer kehadiran Bakamla RI sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai penjaga keamanan di wilayah laut sangatlah dibutuhkan. Bahkan Kinerja Bakamla RI selama satu tahun terakhir semakin menunjukan eksistensinya Terlebih semenjak kepemimpinan Laksdya Aan Kurnia yang ditunjuk Presiden Jokowi pada tanggal 31 Januari 2020 silam banyak melakukan kinerja maupun terobosan selama memimpin Bakamla RI. Dan seiring dengan meningkatnya volume dinamika yang terjadi di Laut China Selatan membuat Bakamla RI semakin bekerja ekstra dalam melaksakan tugasnya,.
Meskipun Indonesia tidak terlibat langsung dalam konflik tersebut. Namun semenjak Tiongkok mengklaim Laut Natuna Utara adalah bagian dari wilayah kedaulatannya, dan hampir dipastikan melanggar keputusan UNCLOS 1982. Menyebabkan Indonesia secara tidak langsung masuk ke dalam pusaran konflik tersebut. Karena ketegangan konflik di laut Natuna Utara bukan hanya sekali atau dua kali saja terjadi.
Puncaknya pada awal Januari 2020 silam, semenjak puluhan kapal nelayan Tiongkok dikawal coastguard Tiongkok yang terdeteksi masuk di perairan Natuna Utara menjadi babak baru ketegangan di Laut Natuna Utara. Bahkan hal tersebut terjadi kembali pada September 2020 silam, ketika Coastguard Tiongkok masuk ke wilayah yuridiksi Indonesia yang berdalih sedang berpatroli di Area Nine dash line namun hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hasil UNCLOS 1982 bahwa wilayah Laut Natuna Utara adalah Wilayah Kedaulatan Republik Indonesia. Sehingga berhak bagi Indonesia untuk mengusir coastguard Tiongkok tersebut. kesigapan para punggawa Bakamla RI ini patut di apresiasi dalam konsistensinya menjaga keamanan maritim nusantara.
Kondisi terkini mengenai Laut China Selatan memang cenderung dinamis, karena pada tiap harinya mengalami situasi yang berbeda-beda, yang menyebabkan belum adanya titik temu dalam penyelesaian konflik di wilayah tersebut. Belum lagi banyaknya aktor negara yang terlibat semakin memperkeruh keadaan. Bahkan yang terbaru saat ini Amerika Serikat sepanjang tahun 2020 menggeser fokusnya ke wilayah Asia Pasifik dengan mengerahkan 375.000 tentara, menggerakan 60% dari kapal perangnya serta tiga kapal induknya ke wilayah tersebut.
Penting bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan kesiagaan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi bila mana konflik di Laut China Selatan kembali memanas. Seperti melakukan melakukan patroli di kawasan Laut Natuna Utara sebagai bentuk early warning dan early detection di wilayah yuridiksi maritim Indonesia.
Menghadapi Ancaman Keamanan Maritim ditengah Pandemi
Semenjak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama mengenai Covid-19 pada awal Maret 2020 silam menjadi titik awal terjadi pandemic di Indonesia. Dimana masalah pandemic juga bukan hanya terjadi di darat saja, tapi di laut juga memiliki permasalahan yang lebih kompleks. Bagaimana memutus mata rantai persebaran virus di laut, dengan memproteksi wilayah perairan guna membatasi pergerakan manusia yang keluar masuk Indonesia melalui jalur perairan. Khususnya bila melihat kasus covid-19 di kapal pesiar seperti kapal Diamond Princess dan World Dream. Dimana kapal tersebut juga mengangkut sejumlah WNI yang bekerja sebagai ABK. Membuat pemerintah harus semakin waspada ketika itu dalam mengantisipasi persebaran virus tersebut.
Intensitas masalah keamanan maritim selama masa pandemic juga semakin meningkat seperti kasus penyelundupan narkoba, angka kecelakan laut masih cukup tinggi, pelanggaran HAM terhadap ABK, pencemaran laut, dan terutama masalah illegal fishing yang menjadi problem utama. Karena selama satu tahun terakhir ini dimasa pandemic ini, sudah banyak kapal-kapal asing yang hendak mencuri ikan di perairan Indonesia namun berhasil diantisipasi oleh Bakamla RI. Bahkan sepanjang tahun 2020 dalam rangka penegakan hukum di laut dan perairan Indonesia, Bakamla RI telah memeriksa 1.018 kapal sepanjang dan 24 kapal diproses.
Oleh karena itu ditengah meningkatnya kasus illegal fishing maupun kejahatan laut lainnya, diperlukan Armada Bakamla RI yang mumpuni untuk menjaga ritme konsistensi Bakamla RI dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melibatkan peran serta masyarakat sipil dalam hal patroli laut, seperti melibatkan nelayan Indonesia untuk terus melaut di wilayah yang rawan dari pencurian ikan. Dengan diback up oleh Bakamla RI, agar mereka tidak takut untuk melaut. Lalu dengan diluncurkannya Buku Panduan Menghadapi Pandemi Covid-19 di Laut merupakan langkah yang patut diapresiasi, karena semakin menunjukan bahwa kehadiran negara di laut semakin nyata khususnya dalam mengantisipasi persebaran virus tersebut.
Sudah saatnya Menjadi Single Coast Guard
Semenjak diterbitkannya UndangUndang RI. No. 32 tahun 2014 tentang Kelautan serta Peraturan Presiden No. 178 tahun 2014 tentang BAKAMLA. Dimana lahirnya dasar hukum tersebut menjadi titik awal bagi Indonesia untuk memiliki sebuah lembaga khusus yang focus mengenai keamanan di laut, karena terjadinya transformasi Bakorkamla yang fungsinya hanya bertugas mengkoordinir tanpa memiliki wewenang penuh menjadi Bakamla yang memiliki wewenangan dalam menjaga keamanan laut di Indonesia.
Meskipun dalam kenyataan rill dilapangan sangat sulit untuk mewujudkan sebuah single coast guard, karena realitas dilapangan hari ini terdapat banyak lembaga yang memiliki kewenangan terkait keamanan di laut. Seperti adanya tujuh lembaga/kementerian yang memegang koordinasi dalam penanganan keamanan laut, dimana dari masing masing instansi tersebut masih menjalankan tugas dan fungsinya sendiri sehingga hal itu perlu dikoordinasikan. Tujuh lembaga/kementerian tersebut antara lain Bakamla, TNI Angkatan Laut, Kementerian Perhubungan, Bea dan Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Polisi air.
Diperlukan sebuah percepatan bagi pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar dalam keamanan maritim diperlukan satu lembaga khusus agar tidak saling tumpang tindih didalamnya. Dengan hadirnya UU Omnibuslaw di laut yang ditopang dengan Instruksi Presiden mengenai penunjukan Bakamla RI sebagai single coast guard adalah harga yang tidak perlu ditawar lagi. Karena melihat lingkungan strategis yang semakin dinamis dibutuhkan sebuah payung hukum yang kuat agar Indonesia memiliki coast guard yang efisien dan optimal dalam setiap operasinya. Supaya tidak adalagi tumpang tindih didalamnya.
Kehadiran Bakamla RI juga berfungsi Dalam mengurangi Eskalasi konflik yang terjadi seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan maritime khususnya di Laut Natuna Utara. dimana sebagian negara yang terlibat dalam konflik tersebut lebih sering menggunakan coastguardnya untuk kepentingan patroli. Karena dalam suasana damai seperti ini, penggunaan kekuatan militer akan semakin memperuncing ketegangan.
Selain itu Bakamla RI juga bisa mewakili pemerintah dalam melakukan diplomasi maritime dengan mengedepankan multitrack diplomacy. Dimana Pendekatan multi-track diplomacy merupakan suatu konsep yang meniadakan hierakhis dalam upaya untuk mengusahakan resolusi konflik. Dengan melakukan pendekatan kompas, pendekatan baru ini memperlihatkan hubungan antara semua jalur pada yang tingkat yang sama. Dimana setiap jalur itu memiliki sumber daya, nilai dan pendekatan-pendekatan itu sendiri. Namun meskipun berjalan sendiri, akan menghasilkan suatu sinergi dalam pendekatan konflik.
Sehingga dalam menangani resolusi konflik di Laut China Selatan, perlu adanya jalur lain yang bukan hanya melibatkan antar pemimpin negara. Tetapi bisa melalui institusi yang dimiliki masing masing negara. Seperti BAKAMLA RI yang perannya adalah sebagai coastguard bisa mensinergikan dengan coastguard lainnya yang ada di wilayah Asia Tenggra untuk melakukan diplomacy dalam penyelesaian konflik tersebut, dengan tujuan menciptakan perdamaian di kawasan Laut Tiongkok Selatan.
Selain pendekatan diplomasi, pendekatan keamanan penting dilakukan seperti konsistensi patroli keamanan di kawasan yang tingkat ancamannya sangat tinggi (Natuna) untuk memberikan effect deterrence bagi siapa saja yang ingin mengancam kedaulatan maritim di wilayah perairan Indonesia. Usulan mengenai pentingnya persenjataan kapal yang dimiliki Bakamla sangat penting dilakukan, melihat coastguard yang dimiliki negara lain juga sudah dipersenjatai. Karena sebagai bentuk perlindungan diri dalam menghadapi setiap ancaman yang terjadi. (**)

Halo Pembaca XNews.id, Xpresikan Penilaianmu Terhadap Konten Berita XNews.id, Ini Akan Menjadi Masukan Bagi Kami Tim Redaksi XNews.id, Berikan Rate Penilaian Dengan Menekan Gambar Bintang Dibawah Ini, Terima Kasih !!