Pekerjaan DD ADD Diduga Bermasalah, Warga Desa Errabu Ngeluruk Inspektorat Sumenep

Kontributor: -81 views

Sumenep (XNews.id) – Sejumlah warga Desa Errabu, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melakukan Audiensi terkait dugaan penyalahgunaan alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) ke Inspektorat, Kamis (28/01/2021).

Warga melakukan audiensi ke Inspektorat ditemui oleh Inspektur Pembantu III, warga menyampaikan bahwa banyak kejanggalan-kejanggalan pembangunan yang ada di Desa Errabu, salah satunya adalah pemeliharaan pasar atau kios yang dianggarkan sebesar Rp 250 juta lebih di tahun 2019.

“Sungguh aneh mas ada pemeliharaan pasar yang anggarannya sungguh fantastis, lebih anehnya lagi di tahun 2020 masih ada lagi pemeliharaan pasar sebesar Rp 22 juta lebih,” kata Aknan warga errabu saat ditemui sejumlah Wartawan usai audiensi.

Bahkan, pemeliharaan pasar atau kios, lanjud Aknan, itu hanya ada bangunan yang berprasasti Pembangunan Gedung Bumdes yang terletak di Dusun Temor Leke.

“Kami sebagai warga Errabu bertanya-tanya apa maksud membangun gedung itu manfaatnya tidak ada pada warga Errabu,” ungkapnya.

Tidah hanya itu, Warga Errabu yang ikut Audensi juga mengatakan, setelah kami buka Website Sid.Kemendesa.go.id di tahun anggaran 2018 ada pembelian tanah Polindes.

“Sungguh kami sangat tercengang, padahal lahan yang di bangun Polindes itu tanah percaton,” jelasnya.

Pihaknya mendesak Pemerintah Daerah segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan penggunaan ADD dan DD didesanya.

“Kami akan menunggu tindak lanjud dari pihak Inspektorat, kalau misalnya tidak ada kami pastikan akan melayangkan surat Permohonan aksi demonstrasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Inspektur Pembantu III Inspektorat Sumenep Asis Munandar menyarankan warga untuk melaporkan temuannya itu secara formal. Sehingga Inspektorat bisa melakukan langkah penyelidikan. “Kami sampaikan mekanisme selama ini tehadap pelanggaran atau penyalahgunaan dan sebagainya, laporkan secara formil dilaporkan kepada bupati selaku yang punya wilayah,” katanya.

Apabila ada disposisi dari Bupati lanjut Asis, Inspektorat bisa melakukan langkah-langkah untuk mengusut persoalan yang terjadi. “Kalau ada disposisi, baru bisa melangkah,” jelas Asis

Halo Pembaca XNews.id, Xpresikan Penilaianmu Terhadap Konten Berita XNews.id, Ini Akan Menjadi Masukan Bagi Kami Tim Redaksi XNews.id, Berikan Rate Penilaian Dengan Menekan Gambar Bintang Dibawah Ini, Terima Kasih !!