Komisi Yudisial Diminta Periksa Majelis Hakim PN Jakpus, Begini Alasannya

Kontributor: -8 views

JAKARTA (XNews.id) – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dipersoalkan.

Komisi Yudisial (KY) pun diminta memeriksa Majelis Hakim PN Jakpus.

Advokat dari LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim menduga, ada beberapa hal yang dilanggar oleh Majelis Hakim yang diketuai Muhammad Damis dalam memutus perkara PKPU yang diajukan advokat Benny Wulur.

“Pertama, sesuai Undang-Undang Asuransi No. 40 Tahun 2014 disebutkan yang berhak mengajukan PKPU adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”

“Kedua, Majelis Hakim diketuai Muhammad Damis, SH, MH mengabulkan permohonan PKPU pemohon tanpa ada legal standing-nya,” duga dia, Jumat 29 Januari 2021.

Perlu diketahui, 10 Desember 2020 lalu, Majelis hakim PN Jakpus yang diketuai Muhammad Damis mengabulkan permohonan PKPU tersebut karena pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai tidak membalas surat dari kuasa hukum Asuransi Jiwa Kresna dalam waktu 10 hari sebagaimana aturan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halo Pembaca XNews.id, Xpresikan Penilaianmu Terhadap Konten Berita XNews.id, Ini Akan Menjadi Masukan Bagi Kami Tim Redaksi XNews.id, Berikan Rate Penilaian Dengan Menekan Gambar Bintang Dibawah Ini, Terima Kasih !!