Kuasa Hukum Pastikan Bacakades Suparman Tak Melanggar Perbup Pilkades

Kontributor: -208 views

Sumenep (XNews.id) РPendaftaran bakal calon kepala desa (Bacakades) Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan oleh panitia. Dari proses penerimaan bakal calon tersebut, ada 10 bacakades yang telah mendaftar.

Dari 10 bacakades tersebut, satu diantaranya yakni mantan Kepala Desa Poteran, Suparman. Dalam persyaratan yang dilengkapi oleh Suparman, dia pernah tersandung kasus dengan hukuman dibawah lima tahun penjara. Itu dibuktikan oleh Suparman dalam surat SKCK yang dari kepolisian.

Namun diperjalanannya, Suparman justru diterpa isu tidak sedap tentang dirinya. Yakni ada yang mempermasalahkan tentang kasus yang pernah dialaminya beberapa waktu yang lalu itu.

Suparman melalui kuasa hukumnya, Muhammad Sahri, SH, MH angkat bicara. Menurut dia, sesuai kajian perundang-undangan terkait Pilkades khususnya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur Pilkades bahwa kasus yang pernah dialami Suparman tidak masuk klasifikasi yang ada dalam Perbup khususnya tidak pernah dipidana dengan ancaman minimal 5 tahun sebagaimana diatur dalam perbup tersebut.

“Yang dipermasalahkan terkait persyaratan pilkades khususnya tentang klausal “tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana minimal 5 tahun,” katanya.

Menurut Sahri, seandainya pak Suparman melanggar klausal tersebut, sudah barang tentu tidak akan dipidana hanya 2 tahun, justru dipidana minimal 5 tahun atau lebih.

“Jadi dengan demikian yang perlu digaris bawahi bahwa pidana yang pernah dialami pak suparman¬† tidak termasuk kedalam kategori¬† klausal pidana”minimal 5 tahun” sebagai mana bunyi dalam norma tersebut,” terangnya.

Selain itu, pada pasal 26 ayat (4) point d, dijelaskan bahwa pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yamg bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang – ulang.

Artinya, lanjut Sahri, jika dalam pasal 26 ayat (4) point d tersebut dikaitkan terhadap kasus yang menimpa Suparman, maka hal tersebut tidak termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam norma ini.

“Dengan demikian, pak suparman juga tidak diharuskan untuk melakukan pengumuman atau pernyataan terbuka kepada publik, karena ini satu kesatuan norma, dan pidana yang pernah dialami pak suparman tidak masuk dalam rumusan norma ini,” tegasnya.

“Jadi point persyaratan ini tidak menghalangi pak suparman untuk maju sebagai calon kades,” imbuhnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua Pilkades Poteran, Hadi Murtada mengaku telah menerima semua persyaratan pencalonan cakades. Dari keseluruhan calon yang dibenarkan sebanyak 10 orang itu, tidak satupun yang tidak melengkapi berkas.

“Ada 10 cakades, semuanya sudah kami terima karena semua cakades telah melengkapi berkas,” jelasnya melalui sambungan telpon.

Sedangkan di urusan apakah ada calon yang pernah menjadi narapidana atau tidak, Hadi mengaku tidak mau ambil pusing. Yang penting pihaknya sudah menjalankan sesuai Perbup yang ada.

“Berkas yang kami terima sudah kami setorkan ke dinas. Selanjutnya kami akan menunggu keputusan. Karena saat ini kami sedang tahapan penyaringan cakades,” tandasnya.

Halo Pembaca XNews.id, Xpresikan Penilaianmu Terhadap Konten Berita XNews.id, Ini Akan Menjadi Masukan Bagi Kami Tim Redaksi XNews.id, Berikan Rate Penilaian Dengan Menekan Gambar Bintang Dibawah Ini, Terima Kasih !!