Konflik di LCS: Bakamla RI harus menjadi Koordinator Keamanan Maritim di ASEAN

oleh: Muhammad Sutisna (Kandidat Magister Universitas Indonesia dan Founder Forum Intelektual Muda) Jakarta, (XNews.id) - Ketegangan China Vs Amerika Serikat di Laut China Selatan semakin meruncing. Setelah kerap melakukan latihan bersama dengan negara lain di kawasan ini, Amerika Serikat terus melakukan berbagai macam manuver. Yang terbaru adalah kunjungan Kamala Haris di ASEAN beberapa waktu lalu menegaskan mengenai posisi AS yang sangat serius di kawasan ini. Bahkan dalam sambutannya di Singapore, Wapres AS menuduh China telah memaksa dan mengintimidasi untuk mendukung klaim yang tak berdasar hukum di Laut China Selatan. Lantas pernyataan Kamala Haris, sontak langsung mendapatkan respon keras dari Beijing melalui Jubir Menteri luar negerinya, menurutnya justru AS lah yang kerap menindas dan merasa paling benar dengan aturannya sendiri. Sehingga AS lah yang sebenarnya menjadi trouble maker dalam setiap dinamika global saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan negara negara di Asean? Hemat saya adalah perlu adanya sense of belonging dalam menghadapi masalah ini secara bersama . Karena bila sendirian menghadapi kekuatan besar sepertinya sangat sulit. Hal ini juga sejalan dengan visi ASEAN way, ketika masalah apapun di kawasan ini jangan sampai ada campur tangan pihak lain yang mencoba mengintervensi bahkan melakukan politik belah bambu agar negara negara di ASEAN tercerai berai. Disinilah peran penting Indonesia sebagai negara yang dianggap paling netral karena tidak terlibat secara langsung diantara negara-negara yang bersengketa di LCS. Pemerintah Joko Widodo bisa menggunakan pendekatan Diplomasi Maritim melalui Bakamla RI untuk melakukan konsolidasi keamanan maritim antar negara-negara di Asia Tenggara. Lalu kenapa harus Bakamla? Karena dalam situasi damai seperti ini, bila yang digerakan Angkatan Laut cenderung menimbulkan kecurigaan bagi negara lain. Disinyalir akan semakin memanaskan situasi bila seluruh angkatan laut di Asia Tenggara melakukan konsolidasi. Jadi pendekatan yang pas adalah Coast Guard to Coast Guard bukan Navy to Navy. Pendekatan diplomasi ala lambung putih untuk menstabilkan keamanan maritim. Dan Bakamla RI secepatnya membentuk Komando Gabungan antar Coast Guard, dengan tugas utamanya adalah melakukan patroli keamanan di kawasan dan membawa visi perdamaian. Bila langkah ini berhasil, akan menunjukan kepada dunia bahwa ASEAN semakin dewasa dan solid tidak mudah patah dan goyah menghadapi dinamika global saat ini. (*)

Komentar