UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Revisi UU PPP

Kontributor: -4 views

JAKARTA (XNews.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan uji materi setebal 448 halaman tersebut, MK menyatakan UU yang disusun dengan metode omnibus law itu bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi tata cara baku dan standar pembentukan undang-undang. Khususnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Konsekuensinya, MK memerintah pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka dua tahun. Jika tidak, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selain itu, MK memerintahkan penghentian penerapan semua kebijakan strategis yang terkait dengan UU Ciptaker. ”Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan aturan pelaksana baru,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan.

MK menilai, pembentukan UU Ciptaker belum jelas. UU itu baru atau revisi UU. Sebab, dari aspek nomenklatur, UU Ciptaker merupakan UU baru. Namun, substansi terbesar berisi perubahan-perubahan UU lama. Model tersebut tidak sejalan dengan ketentuan di UU PPP. Karena itu, jika terdapat kebutuhan baru dalam penyusunan UU yang sesuai dengan dinamika zaman, pemerintah dan DPR bisa lebih dulu melakukan penyesuaian. ”Terbuka ruang untuk mengubah lampiran UU 12/2011 (UU PPP),” kata hakim MK Enny Nurbaningsih.

Halo Pembaca XNews.id, Xpresikan Penilaianmu Terhadap Konten Berita XNews.id, Ini Akan Menjadi Masukan Bagi Kami Tim Redaksi XNews.id, Berikan Rate Penilaian Dengan Menekan Gambar Bintang Dibawah Ini, Terima Kasih !!