UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat, MK Perintahkan Revisi UU PPP

JAKARTA (XNews.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. Dalam putusan uji materi setebal 448 halaman tersebut, MK menyatakan UU yang disusun dengan metode omnibus law itu bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memenuhi tata cara baku dan standar pembentukan undang-undang. Khususnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP). Konsekuensinya, MK memerintah pemerintah dan DPR sebagai pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka dua tahun. Jika tidak, UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional secara permanen. Selain itu, MK memerintahkan penghentian penerapan semua kebijakan strategis yang terkait dengan UU Ciptaker. ”Serta tidak dibenarkan pula menerbitkan aturan pelaksana baru,” ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan. MK menilai, pembentukan UU Ciptaker belum jelas. UU itu baru atau revisi UU. Sebab, dari aspek nomenklatur, UU Ciptaker merupakan UU baru. Namun, substansi terbesar berisi perubahan-perubahan UU lama. Model tersebut tidak sejalan dengan ketentuan di UU PPP. Karena itu, jika terdapat kebutuhan baru dalam penyusunan UU yang sesuai dengan dinamika zaman, pemerintah dan DPR bisa lebih dulu melakukan penyesuaian. ”Terbuka ruang untuk mengubah lampiran UU 12/2011 (UU PPP),” kata hakim MK Enny Nurbaningsih. Perubahan tersebut dapat dirancang untuk mengikuti perkembangan kebutuhan hukum. Termasuk jika peraturan perundang-undangan akan disederhanakan dengan metode apa pun, termasuk omnibus law. ”Dengan demikian, tetap tercipta kondisi tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” tuturnya. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyederhanakan banyak peraturan tidak bisa dijadikan alasan untuk menyimpangi ketentuan UU. MK juga meminta tata cara atau prosedur penyusunan UU diperbaiki. Mulai perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga pengesahannya. Kemudian, prosesnya juga harus transparan dan melibatkan publik. Persoalan lain yang ditemukan MK dalam UU Ciptaker adalah adanya pelanggaran dalam tahap pengundangan. Ada banyak perubahan substansial pada draf pasca persetujuan DPR dan presiden dengan draf pasca diundangkan. Setidaknya ada delapan norma yang substansinya berubah tidak sebatas typo atau redaksional yang dapat dimaklumi. Tepatnya pada halaman 151–152, 388, 390, 391, 374, dan 424. MK juga menemukan kesalahan pengutipan dalam rujukan pasal. Misalnya, pada pasal 6. ”Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan,” kata hakim MK Suhartoyo. Lantas, mengapa waktu perbaikan harus dua tahun? MK berpendapat, dua tahun adalah waktu yang proporsional untuk membenahi berbagai kesalahan. Suhartoyo menjelaskan, meski secara drafting melanggar, pihaknya memutuskan UU itu inkonstitusional bersyarat karena menyadari adanya kebutuhan strategis pemerintah melalui UU tersebut. Beda Pendapat Di antara sembilan hakim MK, lima orang setuju bahwa UU Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Mereka adalah Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Enny Nurbaningsih. Empat hakim lain berbeda pendapat. Yakni, Anwar Usman, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, dan Manahan M.P. Sitompul. Keempatnya menyatakan, meski memiliki banyak kelemahan dari sisi legal drafting, UU Ciptaker sangat dibutuhkan. ”Menurut kami, seharusnya permohonan pengujian formil UU Ciptaker dinyatakan ditolak,” ujar Arief membacakan pendapat berbeda. Mereka juga beralasan, tahap pembentukan UU Ciptaker sudah sangat baik dan cermat jika dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, maupun pertimbangan yuridis. Tujuannya, mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945 yang merupakan arahan fundamental mengenai visi, misi, dan tujuan nasional yang harus diwujudkan. Putusan MK diapresiasi kelompok buruh. Kuasa hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Salahudin berharap perbaikan UU Ciptaker tidak berbarengan dengan revisi UU PPP. Dia menuturkan, UU PPP harus diselesaikan dahulu. Baru setelah itu pemerintah bersama DPR membahas perbaikan UU Ciptaker. Tantangannya adalah waktu yang terbatas. Dia mengungkapkan, waktu dua tahun berpotensi tidak memadai untuk membahas dua UU tersebut. Kecuali, pembahasannya dikebut seperti pembuatan UU Ciptaker selama ini. ”Semua bergantung proses di DPR,” jelasnya. Tim hukum KSPI lainnya, Imam Nassef, mengingatkan bahwa salah satu amar putusan MK adalah penangguhan pembuatan kebijakan atau tindakan. Dia menjelaskan, hal itu berkaitan dengan penerapan sebuah peraturan perundang-undangan. Termasuk peraturan turunan. Dengan amar putusan tersebut, penerapan seluruh PP turunan UU Ciptaker harus ditangguhkan. Penangguhan kebijakan berkaitan dengan pembentukan aturan baru. ’’Implementasi maupun pembentukan kebijakan baru ditunda sampai ada perbaikan,’’ tuturnya. Nassef menambahkan, perubahan UU Ciptaker yang diamanatkan MK bersifat total. Jadi, semuanya harus dimulai dari proses awal. Mulai tahap perencanaan sampai perundangan. Dia juga menekankan, pembahasan perubahan ulang UU Ciptaker wajib melibatkan partisipasi publik. Akses informasi harus dibuka secara luas. ”Amar putusan MK sudah sangat detail dan jelas,” kata dia. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur menilai putusan itu menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR sudah salah. ”Yakni, melanggar konstitusi dan prinsip pembuatan UU,” ungkap dia. MK juga telah menunjukkan adanya kekeliruan prinsipiil. Dengan putusan itu, menurut dia, pemerintah kehilangan legitimasi untuk menerapkan UU Ciptaker. Begitu pun aturan turunannya. Karena itu, Isnur berharap semua pihak harus berhenti menggunakan UU Ciptaker. ”Penting untuk menghentikan segera UU ini dan seluruh PP turunannya demi mencegah timbulnya korban dari masyarakat dan lingkungan hidup,” tegas Isnur. Dia juga meminta pemerintah menghentikan semua proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan. Isnur menjelaskan, YLBHI bersama 17 LBH sejak jauh hari memandang bahwa UU Ciptaker melanggar konstitusi. Dengan kesalahan itu, YLBHI menilai bahwa semestinya MK bisa mengeluarkan putusan yang jauh lebih tegas. ”Seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan batal saja sehingga tidak membuat bingung dan menoleransi pelanggaran,” tegas Isnur. Tanggapan Pemerintah dan DPR Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah menghormati dan akan mematuhi putusan MK. Sesuai dengan putusan MK, UU Ciptaker tetap berlaku secara konstitusional sampai diperbaiki. Airlangga menegaskan, pemerintah tidak bakal menerbitkan peraturan baru yang bersifat strategis. Setidaknya sampai UU Ciptaker diperbaiki. Namun, dia mengklaim bahwa peraturan turunan dari UU Ciptaker tetap berlaku. ”Sesuai dengan tenggat yang ditetapkan MK, yaitu harus dilakukan perbaikan paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan,” ujar Airlangga. Dari Senayan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad baru mendengar putusan MK terkait dengan UU Ciptaker. DPR menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Namun, DPR belum memutuskan sikap resmi untuk menindaklanjuti perkembangan baru itu. DPR akan lebih dulu mempelajari putusan tersebut. ”Sebelum DPR mengambil langkah-langkah sesuai dengan mekanisme yang ada untuk menaati putusan tersebut,” terangnya di gedung DPR, Kamis (25/11). Karena itu, kata Dasco, DPR meminta waktu untuk melakukan kajian secara mendalam. Dengan begitu, pihaknya bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merespons putusan MK. Ketua harian DPP Partai Gerindra itu menambahkan, karena putusan baru saja keluar, dirinya belum tahu secara detail poin-poin apa saja yang perlu diperbaiki. ”DPR akan membaca dan mengkajinya secara detail,” ujar Dasco. Dia menuturkan, Badan Keahlian DPR bakal melakukan kajian secara mendalam sesuai dengan mekanisme di parlemen. Setelah itu, baru dilakukan perbaikan dan penyempurnaan seperti yang diperintahkan MK. Salah satu fraksi yang sejak awal menolak UU Ciptaker, yakni FPKS, mengapresiasi putusan MK tersebut. Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, putusan itu memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan masyarakat. ”Dengan alasan yang sama, Fraksi PKS secara bulat menolak UU tersebut saat pengesahan di DPR,” jelas Jazuli kepada Jawa Pos kemarin. UU Cipta Kerja ini, lanjut dia, dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak diperbaiki pembentuk UU. Putusan itu harus disikapi secara bijak oleh pemerintah sebagai inisiator dan pelaksana. ”Secara keseluruhan, UU tersebut memang cacat, bermasalah, dan merugikan kepentingan rakyat luas seperti buruh, petani, nelayan, penyandang disabilitas, dan lain-lain,” papar Jazuli. Anggota Fraksi PKS sekaligus Baleg DPR Ledia Hanifa yang menjadi juru bicara fraksi saat pembahasan UU Ciptaker menjelaskan, putusan MK itu memberi catatan yang harus menjadi pembelajaran bagi setiap pembahasan RUU di DPR. ”Tidak perlu terburu-buru sehingga tidak cermat dalam segala proses maupun substansinya,” tegas Ledia. Dia mendorong proses dan tahap perbaikan UU tersebut taat asas dan sesuai dengan pedoman yang disepakati. Pemerintah juga diminta menahan diri untuk tidak membuat peraturan pelaksana baru dari UU Ciptaker. PENUH KONTROVERSI SEJAK AWAL Oktober 2019: Omnibus law disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato. Desember 2019: Satgas Omnibus Law dibentuk. Februari 2020: Presiden menyerahkan draf omnibus law ke DPR. April 2020: Pembahasan di DPR dimulai. Baleg membentuk panja. Mei‒awal Oktober 2020: Pembahasan dilakukan secara intensif. 5 Oktober 2020: UU Ciptaker disahkan dalam sidang paripurna. Maret‒Oktober 2020: Demonstrasi penolakan UU Ciptaker mewabah di berbagai kota. Puncaknya terjadi pada Oktober. Pasca pengesahan, demonstrasi masih berlangsung. November‒Desember 2020: Gelombang gugatan masuk ke MK. 25 November 2021: MK putuskan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Sumber : diolah

Komentar