Fraksi PKB Minta Pemerintah Konsisten Kebijakan DMO Batu Bara

Kontributor: -7 views

JAKARTA (XNews.id) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menyayangkan adanya indikasi kebijakan pemerintah yang berubah-ubah terkait kewajiban pemenuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

Anggota Fraksi PKB dari Komisi VII Ratna Juwita Sari meminta agar pemerintah menjalankan kebijakan DMO Batu bara secara konsisten. Menurutnya pemegang izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) yang telah melakukan kegiatan operasi produksi tetap wajib memenuhi penjualan untuk kepentingan dalam negeri minimal 25 persen.

“Pemerintah harus konsisten menegakkan peraturan kewajiban penjualan batu bara untuk DMO minimal 25 persen bagi pemegang IUP, IUPK, PKP2B yang melakukan kegiatan operasi produksi. Jangan berubah-ubah terus,” ujar Ratna dalam keterangannya kepada JAKARTA (XNews.id), Kamis (13/1).

Ratna juga menilai, kebijakan DMO adalah mandatory yang dijamin Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2020, dan terakhir kali diubah sebagai bagian dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halo Pembaca XNews.id, Xpresikan Penilaianmu Terhadap Konten Berita XNews.id, Ini Akan Menjadi Masukan Bagi Kami Tim Redaksi XNews.id, Berikan Rate Penilaian Dengan Menekan Gambar Bintang Dibawah Ini, Terima Kasih !!