Jakarta, (XNews.id) – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi memimpin rapat kerja terkait keamanan negara dan wilayah perbatasan dalam Rapat Kerja bersama Panglima TNI Andika Perkasa di DPD RI atas Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Selasa (8/2).
Fachrul Razi yang juga Senator asal Aceh, memandang bahwa wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pengelolaan dan pengawasan yang memadai di kawasan perbatasan sangat dibutuhkan. Sebagai komponen utama pertahanan, TNI di samping memiliki fungsi untuk melakukan operasi militer dan non militer, juga memiliki fungsi sosial di masyarakat.
Fachrul Razi juga meminta Panglima TNI untuk mengedepankan pendekatan humanisme dan soft power dalam pendekatan di Aceh dan Papua. “DPD RI juga meminta Panglima TNI lebih memberikan prioritas keamanan dan kesejahteraan di wilayah ujung sumatera khususnya di Aceh,” tegas Fachrul Razi.
Fachrul menambahkan, kondisi masyarakat di wilayah perbatasan masih terisolir dan kondisi sosial ekonomi masih tertinggal. Potensi sumberdaya cukup besar, namun kondisi infrastruktur sangat minim dan pos-pos di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan wilayah perbatasan masih lemah.
”Minimnya infrastruktur di wilayah perbatasan mengakibatkan terjadinya kasus-kasus pelanggaran lintas batas yang dilakukan oleh warga masyarakat Indonesia ke negara tetangga dan sebaliknya,” lanjutnya.
