Tak Jual Miras di Atas 5 Persen, Kafe Hollywings Boleh Beroperasi

JAKARTA (XNews.id)–Pemerintah Kota Bogor menjelaskan terkait izin usaha Holywings yang diberikan. Sebab, pemiliknya menyatakan siap menyesuaikan dengan tidak menjual minuman keras dengan kadar alkohol di atas lima persen serta selaras dengan nilai kearifan lokal. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bogor Agustian Syach mengatakan, Holywings telah menyanggupi untuk mengubah konsep kafe. Hal itu supaya sesuai dengan kondisi di Kota Bogor. ”Jadi begini, Holywings tidak boleh buka kalau seperti di kota-kota lain di Indonesia, yang ada DJ (Disc Jockey), minuman keras (golongan) B dan C. tapi kalau mengikuti konsep di Kota Bogor ya silakan,” kata Agus seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor, Kamis (10/2). ”Kesanggupan itu disampaikan pemilik Holywings Ivan Tanjaya kepada Wali Kota Bogor Bima Arya dalam dua kali pertemuan sebelum pembukaan di Kota Bogor,” tambah dia. Aturan minuman beralkohol di bawah lima persen pun memiliki payung hukum dari Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol. Pemkot Bogor melarang penjualan minuman beralkohol di atas lima persen, yakni golongan B dengan kadar hingga 20 persen dan golongan C dengan kadar di atas 20 persen hingga 55 persen. Untuk minuman dengan kadar alkohol di bawah lima persen masih diperbolehkan. Dengan demikian, lanjut Agustian, Pemkot Bogor telah menjalankan visi dan misi sebagai kota jasa dengan membuka peluang bagi investor yang siap menaati peraturan. Hal itu juga berlaku bagi Holywings. Apabila Satpol PP Kota Bogor mendapati Holywings melanggar perjanjian tersebut, Agus menegaskan, pihaknya akan melakukan tindakan tegas. ”Nah, di situ kami melakukan pengawasan di sana. Kalau ternyata operasional, tapi melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan apa yang disepakati, ya akan kami tindak,” ucap Agustian Syach. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemkot Bogor Alma Wiranta menjelaskan, Pemkot Bogor bersandar pada Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Aturan itu menjadi rujukan dari semuanya terkait penertiban. ”Di dalam Perda tersebut terdapat 13 tertib; dan di dalam pasal 10 disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib menjaga dan memelihara ketertiban umum,” jelas Alma. Dia menambahkan, Ketua DPRD dan Komisi I memberikan rekomendasi kepada Bagian Hukum dan HAM serta Satpol PP Kota Bogor untuk mempercepat penyusunan Peraturan Wali Kota terkait 13 ketertiban tersebut, guna mendukung pelaksanaan Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021. ”Kami segera menindaklanjuti arahan Ketua DPRD dan Komisi I, termasuk dengan menambah kapasitas penyidik PNS yang bertugas menegakkan aturan tersebut,” ujar Alma. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mempertanyakan konsistensi Pemerintah Kota Bogor dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari minuman beralkohol, yang jelas tidak baik terhadap anak-anak dan umat muslim.

Komentar