JAKARTA (XNews.id) – Elemen masyarakat mengadukan sejumlah kasus pertanahan ke panitia kerja mafia pertanahan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (5/9).
“Saya minta pimpinan yang terhormat, kami mendukung Komisi II untuk mari bersama-sama dengan rakyat, kita perangi mafia tanah dengan menghadirkan satgas atau apapun bentuknya. Di pundak kalian kami masyarakat menaruh harap,” kata Hendrikus Hali Atagoran, mewakili kantor hukum Agus Widjajanto & Partners.
Dukungan itu diberikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan beberapa elemen masyarakat di antaranya Perhimpunan Petani Konawe Selatan, Paguyuban Masyarakat Citanam Bersatu, Masyarakat Veteran Pejuang Medan, Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah Way Dadi di Bandar Lampung.
Selanjutnya warga korban tanah PT KAI Kelurahan Pasir Gintung Bandar Lampung, Pattuhan Munthe Partibi Lama, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia dan Agus Widjajanto & Partners).
Di hadapan Panja Mafia Tanah, Atagoran mengungkapkan, selama ini masyarakat telah mendapatkan banyak pengalaman yang ‘menarik’ terkait permasalahan tanah. Di mana banyak menduga dengan kuat adanya oknum di internal Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Ia menyinggung permasalahan yang tengah dia tangani.
“Ketika kami mengajukan gugatan terkait soal lahan di daerah Hambalang. Proses persidangan sedang berjalan, ATR/BPN kami tarik juga sebagai pihak di dalam gugatan yang kami ajukan, tiba-tiba masuk agenda pembuktian, ada sertifikat yang dikeluarkan ATR/BPN,” jelasnya.
