JAKARTA (XNews.id)- Ada pemandangan tak biasa dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (5/9). Dalam sidang dengan agenda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 itu, semua fraksi menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Seusai menyampaikan pandangan umum masing-masing, beberapa ketua fraksi membentangkan kertas bertulis ”menolak kenaikan BBM”. Selain melalui bentangan poster, penolakan juga dibubuhkan dalam pandangan umum fraksi.
”Kami menolak keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM,” ujar Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) H. Rokhmad seperti dilansir Jawa Pos Radar Malang.
Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, mulai Kamis lusa (8/9) dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pusat akan mulai turun. Kota Malang akan mendapat kucuran dana sekitar Rp 20 miliar. “Nantinya akan ada sekitar 20.273 penerima bantuan langsung tunai,” kata Sutiaji.
Sutiaji mengaku tak sepakat dengan subsidi perorangan tersebut. Sebab selama ini kerap salah sasaran. Namun, karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, dia harus mematuhinya. “Sebaiknya memang subsidi pasar. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga,” ujarnya.
Ratusan Mahasiswa Turun Jalan