JAKARTA (XNews.id) – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi turut berpengaruh pada perekonomian warga. Dalam rangka memitigasi beban yang diterima oleh kelompok masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia telah melancarkan program bantalan sosial, senilai Rp 24,17 triliun dan mencakup kurang lebih 38 juta warga.
Mantan Menteri Riset dan Teknologi Indonesia/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brodjonegoro mengatakan, kuat atau tidaknya APBN sangat terkait dengan kondisi global. Kendati demikian, APBN harus tetap menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. APBN terbagi tiga komponen, yakni penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (26/9).
Bambang mengemukakan, sampai Juni 2022 realisasi penerimaan negara mencapai 58 persen atau Rp 1.013 Triliun sebagai akibat dari kenaikan harga komoditas yang tinggi. Namun hal tersebut sifatnya hanya situasional.
Dari sisi realisasi pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga saat ini telah terealisasikan sebanyak 41,5 persen dari alokasi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022. Dari jumlah tersebut ada bagian yang didistribusikan K/L untuk belanja sosial.
