FGD Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Bahas Hukum Ekonomi Indonesia Harus Kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli

oleh -3545 Dilihat

“Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Konsekuensinya, pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” Ujar Fachrul Razi dihadapan peserta FGD, Selasa, 20 Desember 2022 di Kampus Magister Ilmu Hukum, Jl.Borobudur No.7, Jakarta Pusat.

Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila terutama sila kelima, yaitu ekonomi moralitas berdasarkan ketuhanan, ekonomi berasas kemanusiaan dan persatuan, ekonomi berasal mufakat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan Ketuhanan.

Senator Komite I yang membidangi Hukum tersebut menambahkan bahwa, Salah satu tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mewujudkannya, diperlukan perlindungan hukum kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Fachrul Razi dalam pemaparannya merekomendasikan agar ekonomi Indonesia harus menerapkan ekonomi Pancasila murni, bukan campuran. Dihidupkan kembali GBHN dan P4 serta amandemen UUD 1945 dengan menghapus ayat 4 dan 5 dalam pasal 33 UUD yang menurut Fachrul Razi saat ini bukan lagi indonesia berada dalam UUD 1945 tapi UUD 2002 yang di amandemen 90 persen pasal penambahan.