Kantor Staff Presiden Jaring Aspirasi Masyarakat, Melalui KSP Mendengar di Blitar

Blitar (XNews.id) - Dalam rangka menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden, dalam melaksanakan pengendalian program - program prioritas nasional, komunikasi politik serta pengelolaan isu strategis, Kantor Staff Presiden (KSP) menggelar KSP Mendengar yang diselenggarakan di Convention Hall, Hotel Puri Perdana, Jl. Anjasmoro, No.78, Kota Blitar, Kamis siang, (21/9/2023). Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa, Penggiat Wisata, Penggiat Budaya, Pengelola Bumdes, serta akademisi dari wilayah Blitar, Tulungagung dan Kediri. Adapun agenda prioritas KSP tersebut, mengambil tema "Optimalisasi Peran Dana Desa Dalam Mengurangi Kemiskinan Ekstrim". Joanes Joko, tenaga ahli utama KSP, mengatakan, bahwa kegiatan yang mengundang masyarakat dari Blitar, Tulungagung dan Kediri ini adalah yang ke 5 kalinya digelar. kegiatan ini menjembatani masyarakat dengan istana. "Tugas kami hanya mendengar masukan dan kritik dari masyarakat", ujar Joko saat membuka acara. Ia menabahkan, bahwa KSP Mendengar adalah didesain mendekatkan masyarakat dengan istana. "Ini merupakan upaya Presiden Jokowi melalui KSP tanpa harus ada yang ditutup - tutupi, dan hasilnya akan ditangani langsung oleh Presiden", tegasnya. Sebelum dibuka sesi penyampaian aspirasi, Kepala KSP, Moeldoko melalui rekaman video menyampaikan, ucapan terima kasih kepada undangan yang telah hadir dalam kegiatan KSP mendengar. Bahwa KSP ada tugas untuk menjaring dan berbagi informasi. "Sampaikan pesan kritikan kepada pemerintah agar tidak ragu-ragu sampaikan apa adanya. Manfaatkan bertukar pikiran berbagi informasi", ajak Moeldoko kepada peserta dalam videonya. Sementara itu, usai kegiatan, Endah Sri Cahyani Sucipto, tenaga ahli madya KSP menyimpulkan, bahwa pada kegiatan tersebut ada 6 poin catatan penting terkait aspirasi yang disampaikan oleh para peserta, antara lain, masih adanya peraturan yang tumpang-tindih antara pusat dan daerah terkait dana desa, Formulasi dana desa berdampak pada ruang fiskal yang sempit. "Selanjutnya poin yang ketiga adalah aparat penegak hukum yang dirasa menjadi hambatan tertentu bagi teman- teman aparat desa dalam menjalankan program dana desa. Mereka berharap aparat hukum lebih mengedepankan menjadi pembina dari pada penindakan," ungkap perempuan yang akrab disapa Yenny Yang ke empat, kata Yenny, adanya keinginan agar mengefektifkan musyawarah Desa (Musdes) pasca pandemi Covid -19. "Karena Musdes merupakan konsep yang mendorong gotong-royong dalam menyusun anggaran di tingkat desa", ujarnya. Masih lanjut Yenny, poin ke lima adalah adanya keinginan agar teman-teman di desa lebih mudah mendirikan Bumdes dan Desa Wisata. Kemudian yang terakhir atau ke enam, adanya keinginan agar pemerintah memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat atau aliansi goverment maupun non goverment dalam pengembangan pariwisata dan budaya di daerah. "Itu merupakan poin - poin dan catatan penting yang kami dapat dari KSP Mendengar di Blitar hari ini, dan selanjutnya akan kami laporkan kepada pimpinan", pungkas perempuan yang juga merupakan aktifis anti korupsi.

Komentar