Kejaksaan Periksa Mantan Wakil Bupati Blitar Terkait Sewa Rumah Dinasnya

Blitar (XNews.id) - Menanggapi terkait beredar nya surat panggilan dari kejaksaan Negeri Blitar kepada mantan wakil bupati Blitar dibeberapa group WhatsApp (WA), ketua LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Jaka Prasetya, mengatakan kalau memang itu benar, pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada APH dalam hal ini kejaksaan Negeri Blitar yang telah serius menangani kasus sewa rumah dinas Wakil Bupati Blitar. "Dalam hal ini Kejaksaan benar -benar serius dalam menanggapi upaya kami utk membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam sewa rumah dinas jabatan wakil bupati blitar, semoga ini bisa menjadi sebuah prestasi yg sangat membanggakan atas kinerja kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Jaka. GPI juga berharap Wakil Bupati harus menghargai upaya kejaksaan agar menghadiri pemanggilan tersebut sehingga dapat menjadi contoh tauladan bagi masyarakat agar taat dan tunduk pada proses hukum. "Sekalian untuk membantah kekhawatiran kejaksaan, bahwa apabila dipanggil, nanti jangan takut atau tidak berani memberikan keterangan. Kami tidak bermaksud mendahului kinerja aparat penegak hukum," imbuh Jaka Prasetya. Dirinya juga tidak ingin mendikte atau latah menyikapi pemanggilan wakil bupati tersebut, namun dia punya harapan besar dan mendukung adanya upaya adanya sebuah pemerintahan yang bersih bebas dari Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebelumnya telah beredar surat panggilan Kejaksaan Negeri Blitar kepada mantan wakil bupati Blitar untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyalahgunaan sewa rumah dinas wakil bupati Blitar. Dalam surat tertanggal 31 Oktober 2024 tersebut, mantan wakil bupati Blitar, Rahmat Santoso diminta hadir di Kejaksaan Negeri Blitar pada Rabu, 8 November 2024 dengan membawa dokumen terkait sewa rumah dinas jabatan wakil bupati Blitar.

Komentar