XNEWS.ID – Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli menilai dinasti politik menjadi persoalan ketika dinasti politik tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Bukan hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game, kata Lili di Jakarta, Senin (6/11).
Menurut Lili, banyak kasus di Indonesia, karena demokrasi elektoral hanya sekedar formalitas.
Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan koruptif. Kalau di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka koruptif, ujar Lili.
Lili menyebut, negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi, tapi tidak ujug-ujug berkuasa.
Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain. Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik, tidak koruptif. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali, ada punishment, jelas Lili.
Lili menilai, jika kondisi politik dinasti berlanjut, bukan tidak mungkin demokrasi akan meradang.