Kalau DPR-nya lebih kuat, seharusnya kontrol kepada pemerintah harus lebih kuat, tegas Prof Kacung.
Lebih lanjut, Prof Kacung menegaskan, politik dinasti terjadi karena proses rekruitmen politik di dalam keluarga secara tidak demokratis.
Proses rekrutmen politik dinasti itu dibangun dan dibungkus melalui pemilihan secara demokratis formal. Hal ini terlihat di sejumlah daerah. Misalnya, setelah menjabat kepala daerah, istri atau anaknya yang menggantikan dan seterusnya, jelas Prof Kacung.
Menurut Prof Kacung, pengalaman di beberapa daerah di Indonesia ada contoh baik dan buruknya, misalnya di Banyuwangi Bupati Azwar Anas digantikan istrinya.
Sejauh ini jalannya pemerintahan oleh istrinya Pak Anas itu baik. Sementara contoh yang buruk adalah di Bogor. Bupati Bogor pernah digantikan adiknya, dan dua-duanya tersangka korupsi, tutur Prof Kacung.
Sementara itu, tambah Prof Kacung, politik dinasti di tingkat nasional terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.
Anaknya, Gibran Rakabuming Raka terjun ke dunia politik dengan menjadi Walikota Solo, yang kini jadi Cawapresnya Prabowo Subianto. Menantunya, Bobby Nasution, adalah Walikota Medan, Kaesang langsung menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan terkahir, adik Ipar Presiden Jokowi, Bapak Anwar Usman adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang meloloskan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres, pungkas Prof Kacung Marijan.
