Saya kira perlu ada audit ulang setiap laporan daripada BPK, dari Kantor Akuntan Publik misalnya baik dalam proses audit di BPK maupun tahap pengusulan institusi hukum untuk ditindaklanjuti sebagai temuan-temuan ada tidaknya pelanggaran tindak pidana. Hal ini sangat penting untuk menjaga akuntabilitas institusi pemeriksa keuangan, sambungnya.
Secara tegas, Filep mengingatkan agar tidak ada oknum-oknum pemeriksa keuangan yang memanfaatkan kelemahan, kesalahan maupun penyalahgunaan anggaran daerah oleh para pejabat daerah sebagai celah untuk mengambil keuntungan dengan imbalan menghilangkan laporan atau temuan masalah keuangan.
Selanjutnya, yang ketiga, Filep meminta Jaksa Agung memperkuat peran institusi dalam rangka pencegahan korupsi, suap maupun gratifikasi. Menurutnya, pencegahan adalah pilar yang sangat penting dilakukan diantaranya dengan mengedepankan edukasi, pendampingan dan pembinaan stakeholder terkait agar tidak masuk dalam ranah pelanggaran hukum.
Langkah preventif ini sangat penting, pejabat-pejabat di daerah bahkan hingga kampung perlu mendapatkan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pembinaan dan pengawasan sebelum ada penindakan hukum. Juga integritas para pejabat lembaga di daerah. Jangan kemudian BPK di daerah misalnya memanfaatkan kelemahan, kekurangan dan kesalahan di daerah tadi untuk mendapatkan keuntungan, poin ini harus ditegaskan lagi, jelasnya.
Selain itu, Filep juga mengapresiasi program Kejaksaan Agung yaitu Jaksa dan Desa. Dia berharap Kejaksaan Agung juga berperan untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada kepala-kepala kampung/desa dalam penggunaan dana desa. Harapannya, agar tidak ada pejabat dea maupun daerah yang berhadapan dengan masalah hukum lantaran keterbatasan kemampuan tata kelola keuangan dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu saya mendorong Jaksa Agung untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pemda, kepala-kepala Kampung tentang tata kelola keuangan yang baik dan dampak-dampak hukum yang akan terjadi. Pembinaan pengawasan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan melakukan penindakan hukum yang justru mengakibatkan kerugian bagi semua pihak, tambah Filep.
