Divisi Hukum Relawan Pandu Patriot (RPP) Pertanyakan Kapasitas Ketua KNPI Sibolga yang Meminta Mendagri Evaluasi PJ Bupati Tapteng

Tapteng, (XNews.id) - Divisi Ideologi, Politik, Hukum dan HAM Relawan Pandu Patriot (RPP), Junindra Duha, S.H., M.Han pertanyakan kapasitas kapasitas Ketua KNPI Sibolga, Reza Andika Rahmad yang meminta Mendagri evaluasi kinerja PJ Bupati Tapteng. Pada Kesempatan tersebut, Divisi Ideologi, Politik, Hukum dan HAM Relawan Pandu Patriot (RPP) Junindra Duha, S.H., M.Han menyampaikan bahwa Tugas dan wewenang PJ bupati telah sesuai dengan tupoksi nya dengan dengan melibatkan Inspektorat daerah sebagai tugas membantu PJ Bupati dalam, membina dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (pasal 216 ayat 2 UU No 23 tahun 2014 tentang Pemda) pasca adanya ketidakharmonisan PJ Bupati Tapteng dengan ketua DPRD Tapteng, yang dinyatakan Junindra (26/12/2023) "Melalui video yang viral tentang ketua DPRD Tapteng yang masuk tiba tiba dan mengeluarkan argumen argumen yang kurang terpuji di dalam ruangan aula Dinas Kesehatan ketika PJ bupati Sedang menyampaikan arahan dan motivasi pada seluruh jajaran Dinas kesehatan, dapat kita makai bersama bahwa DPRD seharusnya wajib menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah sesuai amanat Pasal 161 huruf H UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda). Hal ini lah yang seharusnya menjadi pemicu ketidakkondusifan di Tapteng dan memunculkan amarah masyarakat" Lulusan Magister Universitas Pertahanan RI tersebut juga menyayangkan sikap ketua KNPI Sibolga yang seolah olah membenarkan pernyataan tentang pak, sugeng mendukung Paslon Capres-Cawapres Anies-Muhaimin. Sementara Pak sugeng sendiri sudah menyatakan pernyataan tersebut adalah Fitnah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. "Oleh karenanya, hal hal yang baik dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi perlu kita dukung bersama dan dalam hal ini PJ Bupati Tapteng telah bekerja sesuai tugas dan tupoksi nya sebagai PJ Bupati Tapteng." Tutupnya. (*)

Komentar