Lawan Praktik Pembungkaman Rakyat, LBH YLBHI Buka Posko Advokasi Selamatkan Demokrasi

oleh -81 Dilihat

Oleh: Muhammad Isnur *)

XNEWS.ID – Menyikapi terus berlangsungnya praktik penghancuran demokrasi dan negara hukum oleh rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang ditandai dengan lahirnya kebijakan di berbagai sektor yang menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia, serta yang terkini ditandai dengan pelanggaran hukum dan etika serius oleh Presiden dengan berpihak, juga menyalahgunakan kewenangannya dalam Pemilu 2024.

Presiden menyalahgunakan wewenang dengan berpihak dan berkampanye secara terbuka, menggunakan institusi maupun fasilitas negara, seperti menggerakan aparat negara (TNI/Polri), ASN, maupun kepala/aparat desa untuk tidak netral termasuk menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan kampanye pasangan calon dan lain sebagainya.

Tak hanya itu, kemunduran demokrasi di era Jokowi juga ditandai dengan terus terjadinya ancaman represi bahkan kriminalisasi terhadap kemerdekaan berkumpul, berpendapat dan berekspresi warga negara yang menyerukan kritik terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Kasus terbaru terjadi pada para Guru Besar, akademisi maupun mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang bergerak menyerukan kritik dan tuntutan kepada Presiden untuk menghentikan praktik pelanggaran etika dan konstitusi.

Langkah mereka justru berujung pada intimidasi dan represi yang diduga melibatkan aparat kepolisian. Pola ini tidak jauh berbeda dari represi yang terjadi pada masyarakat adat, aktivis, mahasiswa yang selama ini menjadi melakukan kritik maupun menolak kebijakan pemerintah di berbagai wilayah seperti di Rempang, Wadas, Kendeng, dan daerah lainnya.

Dalam kurun waktu satu minggu ke belakang, Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH YLBHI) mencatat terjadi berbagai praktik represi yang diduga dilakukan oleh aparat negara maupun preman yang dikendalikan untuk membungkam dan menebar ketakutan publik untuk terus bersuara lantang. YLBHI-LBH mengumpulkan 23 kasus intimidasi dan manipulasi terhadap guru besar, akademisi, dan aktivis pro-demokrasi yang dilakukan oleh pejabat kampus, aparat kepolisian, dan individu-individu yang tidak jelas latar belakangnya.