Propaganda Hitam di Hari Tenang: Fadli Zon Ungkap Tiga Ahli Hukum Tata Negara di Dirty Vote Bagian dari Tim Mahfud MD

oleh -88 Dilihat

Jakarta, (XNews.id) – Tayangan Propaganda Hitam “Dirty Vote” dirilis di tengah masa tenang Pemilihan Presiden 2024 pada Minggu, (11/2/2024). Publik mempertanyakan kepentingan pembuat propaganda ini?

Biasanya, tayangan Propaganda memiliki tiga obyektif: memobilisasi khalayak sasaran ke tujuan yang diinginkan, mencapai kondisi chaos, atau ingin me-legitimasi kabar hoax.

“Dirty Vote” ini Propaganda hitam, dilakukan untuk kepentingan politik tertentu, siapa sponsor kegiatan propaganda itu? tidak jelas.

Dengan memanfaatkan aktor profesi tertentu yang memiliki afiliasi politik, mereka berupaya mempengaruhi publik agar tergerak dan memercayai dan bergerak melakukan apa yang mereka inginkan.

Propaganda ini menyesatkan, hanya menyampaikan kabar yang dipilih untuk menghasilkan pengaruh tertentu, sehingga lebih menghasilkan reaksi emosional daripada reaksi rasional.

Sesuai yang pernah dinyatakan Jozef Goebbels, Menteri Propaganda Nazi di zaman Hitler, “Sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada publik. Kebohongan yang diulang-ulang, akan membuat publik menjadi percaya”.

Film Dirty Vote yang tayang YouTube mendapatkan perhatian dari warganet dan para kubu Capres-Cawapres.

Film yang ‘dibintangi’ tiga dosen ini meyebutkan bahwa Pemilu 2024 telah berlangsung curang. Mereka menyebut bahwa Pemilu 2024 telah mencederai demokrasi.

Tiga dosen ini yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Mereka merupakan dosen sekaligus pakar hukum Tata Negara. Mereka menguliti dugaan sisi kecurangan pada Pemilu 2024.

Terutama mereka menyerang Gibran Rakabuming, Cawapres Prabowo Subianto yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi.

Gibran maju sebagai cawapres setelah perubahan aturan minimal usia Capres-Cawapres yang digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Para dosen ini juga menampilkan pernyataan Jokowi yang awalnya tak mendukung anaknya menjadi Cawapres tetapi tiba-tiba memberi dukungan.

Tak ketinggalan, pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden berhak memihak ke salah satu paslon dan melakukan kampanye.

Namun, di balik film ini, sosok tiga dosen ini ternyata memiliki hubungan dengan Mahfud MD, yang sekarang menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Mereka sempat menjalin kerja sama ketika Mahfud MD menjabat sebagai Menko.

Pada 23 Mei 2023, Mahfu MD yang kala itu Menko Polhukam meresmikan tim percepatan reformasi hukum.

Dalam susunan tim ada nama-nama beken seperti Najwa Shihab, Faisal Basri, dan Eros Djarot.

Adapun agenda prioritas yang dimaksud yakni Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

Tim yang terdiri dari beberapa Kelompok Kerja ini mempunyai masa kerja sejak 23 Mei 2023 hingga 31 Desember 2023.

Lalu pada posisi Kelompok Kerja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan

Ketua dijabat Susi Dwi Harijanti, Sekretaris: Asisten Deputi Koordinasi Materi Hukum Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Anggota: Erwin Moeslimin Singajuru Stafsus Menko Polhukam, Aminuddin Ilmar, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Erasmus A.T. Napitupulu, Fitriani Ahlan Sjarif, Adam Muhsi, Refki Saputra.

Fadli Zon Curiga Dibuat Tim Mahfud MD

Penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fadli Zon menyentil toga aktor di balik film itu.

“Aktor dalam film di masa tenang rupanya Timnya Pak ⁦@mohmahfudmd⁩ ? Sebuah kebetulan yang presisi ,” tulis Fadli Zon dalam akun X, Senin, (12/2/2024).