Prof Rokhmin Dahuri Ungkap Strategi Tiga Pilar Ketahanan Pangan Menuju Kalbar Mandiri Pangan

oleh -194 Dilihat

BONIROB merupakan teknologi pertanian untuk mengenali dan membasmi hama/gulma tanpa bahan kimia yang digerakan menggunakan panel surya.

Sebuah DRONE yang berfungsi untuk mengangkut pestisida, herbisida, dan pupuk secara efisien. Selain itu, DRONE ini mampu mengangkat beban sampai 10kg dan mencakup area 4000-6000 m2 dalam waktu 10 menit.

ASHURA merupakan inovasi teknologi pertanian dari IPB University yang membantu meningkatkan kapasitas dan produktivitas panen.

Robot Rippa adalah robot otonom lain yang bisa membuat hidup lebih mudah bagi petani. Rippa digunakan untuk meningkatkan keseragaman tanaman dan volume tanaman pada saat panen dengan dosis yang benar.

Sorbem adalah sistem penerangan yang menggunakan tenaga listrik dari tanah dan menyala dan mati secara otomatis (sensor cahaya). Sorbem merupakan teknologi yang ramah lingkungan dan mudah digunakan. Selain itu, sorbem merupakan energi berkelanjutan.

Akibat pengaruh perang dagang terhadap harga tanaman China vs AS menyebabkan meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, dua pemain pasar terbesar di bidang pertanian, hingga saat ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap pasar pertanian. Pada tahun 2018 ketika perang dagang dimulai, Tiongkok membeli produk pertanian dari petani Amerika senilai $9,3 miliar, turun dari $14 miliar pada tahun sebelumnya.

Mengutop JP Morgan, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, China telah secara efektif berhenti membeli produk pertanian AS, sehingga hal ini memberikan banyak tekanan pada harga. Departemen Pertanian AS kemudian melakukan intervensi untuk memberikan kompensasi kepada petani sebesar $28 miliar atas rendahnya harga dan hilangnya penjualan akibat perselisihan tersebut.

Sebaran Prevalensi Stunting Global

Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu membeberkan seujmlah hal diantaranya menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%), dimana dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

Sedangkan, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020). Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya teresebut , ujar Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Hal ini, tandasnya, membawa implikasi rendahnya ketahanan pangan dan gizi buruk terhadap kualitas SDM Indonesia. Riset yang bertajuk Worlds Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca

Pada 2019, Indeks Alibaca Nasional termasuk di level rendah (37,32) . 9 provinsi masuk dalam level sedang (26%); 24 provinsi masuk level rendah (71%); dan 1 provinsi masuk level sangat rendah (3%). Sementara itu, indeks Alibaca tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (58,16). Mirisnya, TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023).

Hingga 2022, peringkat GII Global Innovation Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.

Ketua Umum Gerakan Nelayan Tani Indonesia itu mengungkapkan, sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah ( 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2021 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,2 % atau sekitar 27,6 juta orang. Dari 194 negara anggota PBB dan 204 negara di dunia, hanya 16 negara dengan PDB US$ 1 trilyun. Hingga Juli 2022, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas permasalahan dan tantangan pembangunan Indonesia.

Sebagai catatan, untuk pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% yakni 9,2 persen dari total penduduk. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang, ujarnya.

Perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan. Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Namun, menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Selanjutnya, anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Lautan, Universitas Bremen, Jerman tersebut menjelaskan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia.

Menurut laporan Credit Suisses Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017).

Hingga 2021, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-87 dari 132 negara, atau ke-7 di ASEAN. Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015). Deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536.

Permasalahan Dan Tantangan 6 Kedaulatan Pangan

1. Mayoritas buruh tani, peternak, nelayan ABK, dan produsen pangan (on-farm) lainnya masih miskin. 2. Sebagian besar usaha (bisnis) di sektor pangan masih tradisional, tidak menerapkan: (1) economy of scale, (2) Integrated Supply Chain Management System (hulu – hilir), (3) teknologi terbaik (tepat – guna) dan mutakhir, dan (4) prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (RTRW, pengendalian pencemaran, dan konservasi biodiversity).

Akibatnya: produktivitas rendah, kurang efisien, komoditas dan produk pangan kurang berdaya saing, kontribusi terhadap PDB rendah dan cenderung menurun, petani dan nelayan miskin, dan kurang sustainable (berkelanjutan).

3. Hampir semua perusahaan pangan besar dan modern (korporasi) yang menerapkan keempat prinsip diatas (butir-2), yang sangat jaya, berdaya saing, menguntungkan (kaya), dan world class, itu egois (rendah Nasionalisme nya), tidak bekerjasama dengan UMKM bidang pangan.

4. Porsi keuntungan (profit margin) terbesar dalam usaha (bisnis) di sektor pangan itu bukan dinikmati oleh petani dan nelayan (usaha on-farm), tetapi oleh pengusaha industri pengolahan dan pemasaran. 5. Hilirisasi (industri pengolahan) komoditas pangan masih rendah, sebagian besar bahan pangan dijual (ekspor) dalam bentuk raw materials (bahan mentah).

Akibatnya: nilai tambah (added value) nya rendah, kurang menghasilkan multiplier effects, kurang tahan lama, dan sukar didistribusikan. 6. Luas lahan pertanian dan luas lahan usaha (garapan), khususnya di sektor tanaman pangan, hortikultur, dan peternakan, semakin menyusut akibat alih fungsi untuk pemukiman, kawasan industri, infrastruktur, dan penggunaan lahan (land use) lainnya.

Akibatnya: luas lahan pangan dan luas lahan usaha pangan (land to man ratio) semakin menurun, economy of scale tidak terpenuhi, volume produksi terancam, dan petani dan nelayan (usaha on-farm) miskin.

7. Kebanyakan UMKM bidang pangan mengalami kesulitan dalam mendapatkan (membeli) sarana produksi (seperti benih, pupuk, pakan, obat-obatan, BBM) yang berkualitas, harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi.

8. Produksi bibit dan benih unggul, dan pakan berkualitas, masih rendah, tidak mencukupi. Padahal, lebih dari 60% keberhasilan usaha pangan ditentukan oleh bibit dan benih unggul serta pakan. Di usaha aquaculture (perikanan budidaya) dan peternakan, 60% biaya produksi untuk pakan.

9. Tidak ada jaminan (kepastian) pasar dengan harga yang sesuai nilai keekonomian (menguntungkan petani dan nelayan) bagi komoditas hasil panen petani dan nelayan UMKM.

10.Infrastruktur dasar dan infrastruktur pertanian (pangan), baik secara kuantitas maupun kualitas, kurang memadai.

11. Mafia pangan, yang inginnya hanya impor pangan untuk meraup keuntungan maksimal, tanpa peduli dengan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan petani dan nelayan Indonesia.

12. Dampak Perubahan Iklim Global ( seperti suhu bumi naik, heat waves, cuaca ekstrem (prolonged La-Nina, El-Nino), kenaikan muka laut, ocean acidification), gempa bumi, tsunami, dan bencana alam lainnya.

13. Alokasi kredit perbankan untuk sektor pangan masih rendah, suku bunga tinggi, dan persyaratan terlalu ketat.

14. Pada umumnya kualitas SDM (knowledge, skills, dan etos kerja) relatif masih rendah, dan mengalami penuaan (aging-agricultural population). 15. Kebijakan politik-ekonomi (seperti moneter, fiskal, RTRW, dan iklim investasi) kurang kondusif dan atraktif.

Raport Merah Food Estate

Food Estate, terang Prof. Rokhmin Dahuri, merupakan program strategis nasional 2020-2024. Pengembangan integrasi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Melibatkan 4 Kementerian terkait ➢ Total lahan 165.000 ha Rp 1,5 triliun (anggaran 2021-2022)

Kalimantan Tengah: Komoditas Padi dan Singkong 17.000 ha sawah baru tak kunjung panen. 600 ha perkebunan singkong mangkrak.

Sumatera Utara: Komoditas Bawang Merah, Bawang Putih, dan Kentang.

Sudah ditanam 1.000 ha, dengan luas efektif yang akan dikelola 748,6 ha. Ratusan hektare lahan Food Estate ditinggalkan para petani lantaran tak sanggup lagi menanam usai gagal panen.

Nusa Tenggara Timur: Komoditas Sorgum, Jagung, Tomat Kacang Hijau

Tanaman Jagung di lahan Food Estate di Kabupaten Belu mati pada April 2022. Alasannya ialah sistem irigasi sprinkle tidak berfungsi dengan baik dan bahkan mubazir.

Menurut Prof. Rokhmin Dahuri, faktor kegagalan food estate antara lain: Kesesuaian tanah dan agro climate yang tidak terpenuhi di beberapa proyek lumbung pangan; Budaya kerja pengelolaan; Ketiadaan dan ketidaklayakan infrastruktur; Tidak ada perencanaan yang matang; Kelayakan budi daya dan teknologi yang rendah; Kapasitas SDM yang kurang memadai

Dia menegaskan, program ketahanan pangan indonesia era presiden jokowi dan presiden soeharto Food Estate mengancam Pertanian Rakyat. Ketika pangan dikendalikan segelintir orang (kekuatan besar), maka perut rakyatnya tersandera oleh kekuatan tersebut. Dampak negatif ke Lingkungan Memperburuk masalah banjir, erosi tanah, serta memaksa perubahan praktik pertanian local, tandas Profesor Kehormatan (emeritus) dari Department of International Development Cooperation Shinhan University, Korea Selatan tersebut.