Kuliah Umum Universitas Tanjungpura, Prof. Rokhmin Dahuri: Indonesia Butuh Jiwa Muda Sebagai Entrepreneur dan Inovator

oleh -209 Dilihat

XNEWS.ID – Universitas Tanjungpura (UNTAN) mengadakan Kuliah Umum (Stadium General) dalam rangka Dies Natalis ke-65 yang bertajuk Menuju Masa Depan Berkelanjutan: Aksi Transisi ke Ekonomi Hijau Kampus Universitas Tanjungpura di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat, 17 Mei 2024.

Dalam paparannya yang berjudul Pembangunan Berbasis Inovasi Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS menyampaikan 7 Aspek penting yang perlu diketahui oleh peserta, yaitu : Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat (Indonesia Emas) pada 2045.

Lalu, pencapaian dan status pembangunan bangsa Indonesia, permasalahan dan tantangan menuju indonesia emas 2045, penyebab ketertinggalan Indonesia, key global trends yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan peradaban manusia di pada abad-21, peta jalan pembangunan menuju indonesia emas 2045, apa yang harus kita (civitas academica, masyarakat, swasta, dan pemerintah) lakukan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dan masukan untuk Universitas Tanjungpura.

Indonesia memerlukan jiwa-jiwa muda yang cakap untuk memajukan Indonesia terutama sebagai entrepreneur dan inovator. Indonesia sangat membutuhkan inovasi ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ujarnya.

Pada kesempatan itu, Prof. Rokhmin Dahuri memberikan rekomendasi untuk Universitas Tanjungpura. Antara lain: Pertama, pendirian PRODI baru: (1) INDUSTRY 4.0, (2) SOCIETY 5.0, dan (3) Ilmu, Teknologi, dan Manajemen Lingkungan terutama Science and Technology of Changing Planet.

Kedua, penambahan Mata Kuliah baru yang wajib diikuti oleh semua PRODI: (1) Teknologi dan Ekonomi Digital (Digitalisasi, IoT, AI, Blockchain, Robotics, Big Data, Cloud Computing, dan Metaverse); (2) Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy), dan Ekonomi Pancasila.

Ketiga, implementasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) semaksimal dan sebaik mungkin. Keempat, penambahan dan penguatan Dosen dan tenaga non-akademik berkelas dunia, ujar Prof. Rokhmin Dahuri.

Kelima, renovasi dan pembangunan baru infrastruktur dan sarana Kampus, seperti Laboratorium yang lengkap, fasilitas gedung dan ruang belajar yang memadai, dukungan fasilitas perpustakaan dan sebagainya.

Keenam, semua komponen UNTAN (Dosen, Mahasiswa, Tenaga Non[1]Akademik, dan Pimpinan) mesti mengeluarkan kemampuan terbaiknya, dan bekerjasama secara sinergis. Ketujuh, peningkatan Kolaborasi Penta Helix: UNTAN – Pemerintah – Industri (Swasta) – Masyarakat – Media Masa. Kedelapan, perbaikan tata kelola (governance) UNTAN. Kesembilan, peningkatan anggaran: APBN, APBD, Donasi (nasional dan luar negeri), dan lainnya.

Dalam paparannya, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, bahwa Indonesia memiliki modal dasar pembangunan Indonesia yaitu jumlah penduduk yang sangat besar, kekayaan sumber daya alam darat dan laut yang melimpah serta posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia yang sangat strategis. Antara lain:

Jumlah penduduk 278,4 juta orang (terbesar keempat di dunia) dengan jumlah kelas menengah yang terus bertambah, dan dapat bonus demografi dari 2020 – 2040 merupakan potensi human capital (daya saing) dan pasar domestik yang luar biasa besar; Kaya beragam jenis Sumber Daya Alam (SDA) baik di darat maupun di laut;

Posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, dimana 45% dari seluruh komoditas dan produk dengan nilai 15 trilyun dolar AS/tahun dikapalkan melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) (UNCTAD, 2012). Catatan: Selat Malaka (ALKI-1) merupakan jalur transportasi laut terpadat di dunia, 200 kapal/hari;

Rawan bencana alam (70% gunung berapi dunia, tsunami, dan hidrometri) mestinya dianggap sebagai tantangan yang membentuk etos kerja unggul (inovatif, kreatif, dan entrepreneur) dan akhlak mulia bangsa.

Sebagai catatan, untuk pertama kali dalam sejarah NKRI Pada tahun 2019 angka kemiskinan lebih kecil dari 10% yakni 9,2 persen dari total penduduk. Namun, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2022 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,6% atau sekitar 26,4 juta orang. Dari 200 negara PBB di dunia, hanya 17 negara dengan PDB US$ lebih 1 trilyun, sebut Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.

Selanjutnya, Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan status pembangunan beberapa negara asia berdasarkan GNI (Gross National Income) Per Kapita (Dolar AS) pada 2022. Sayangnya, pada Juli 2021, Indonesia turun kelas kembali menjadi negara menengah bawah. Hingga Juli 2023, kata Prof, Rokhmin Dahuri, Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah atas dengan GNI 4,580. Bahkan, Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia, ujarnya.

Mengutip Institute for Global Justice, ungkapnya, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%. Dia menyebutkan, kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia (Oxfam, 2017). Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional. (KPA, 2015). Dari 2005 – 2014, 10% orang terkaya Indonesia menambah tingkat konsumsi mereka sebesar 6% per tahun. Dari 200 negara PBB di dunia hanya 16 negara dengan PDB US$ lebih dari 1 trilyun, tuturnya.

Lalu, Prof Rokhmin Dahuri memaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan pembangunan kelautan dan perikanan. Antara lain: 1.Pertumbuhan Ekonomi Rendah ( 7% per tahun), 2. Pengangguran dan Kemiskinan, 3. Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia, 4. Disparitas pembangunan antar wilayah, 5. Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll, 6. Deindustrialisasi, 7. Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah, 8. Daya saing IPM rendah, 9. Kerusakan lingkungan dan SDA, 10.Volatilitas globar (Perubahan iklim, China vs As, Industry 4.0).

Sedangkan perbandingan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan koefisien Gini antara sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19, perhitungan angka kemiskinan atas dasar garis kemiskinan versi BPS (2023), yakni pengeluaran Rp 580.000/orang/bulan.

Garis kemiskinan = Jumlah uang yang cukup untuk seorang memenuhi 5 kebutuhan dasarnya dalam sebulan. Menurut garis kemiskinan Bank Dunia (3,2 dolar AS/orang/hari atau 96 dolar AS/orang/bulan (Rp 1.440.000)/orang/bulan), jumlah orang miskin pada 2023 sebesar 111 juta jiwa (37% total penduduk).

Sekarang, sambungnya, 175 juta ha (93% luas daratan Indonesia) dikuasai oleh para konglomerat (korporasi) nasional dan asing (Institute for Global Justice, 2016). Sejak krisis multidimensi 1997 – 1998, Indonesia mengalami deindustrialisasi, yakni suatu kondisi perekonomian negara, dimana kontribusi sektor manufakturing (pengolahan) nya sudah menurun, tetapi GNI per kapitanya belum mencapai 12.695 dolar AS (status negara makmur).

Disisi lain, deindustrilisasi terjadi di suatu negara, manakala kontribusi sektor manufakturnya menurun, sebelum GNI (Gross National Income) perkapita nya mencapai US$ 12.536. Pada 1996 kontirbusi sektor manufacturing terhadap PDB Indonesia sudah mencapai 29%, tapi tahun 2020 kontribusinya hanya sebesar 19%. Padahal, seperti sudah saya sebutkan diatas, GNI perkapita Indonesia tahun lalu hanya 3.870 dolar AS, katanya.

Yang mencemaskan, kata Prof. Rokhmin Dahuri, 1 dari 3 anak di Indonesia mengalami stunting. Bahwa 30% anak-anak kita mengalami stunting, 17,7% bergizi buruk, dan 10,2% berbadan kurus akibat kurang makanan bergizi (Kemenkes dan BKKBN, 2022).

Apabila masalah krusial ini tidak segera diatasi, dalam jangka panjang, kekurangan pangan di suatu negara akan mewariskan generasi yang lemah, kurang cerdas, dan tidak produktif (a lost generation). Maka, dengan kualitas SDM semacam ini, tidaklah mungkin sebuah bangsa bisa maju dan sejahtera.

Resultante dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, stunting, dan gizi buruk adalah IPM Indonesia yang baru mencapai 72 tahun lalu. Padahal, menurut UNDP sebuah bangsa bisa dinobatkan sebagai bangsa maju dan makmur, bila IPM nya lebih besar dari 80, tutur Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.

Kemudian, terang Prof. Rokhmin Dahuri, biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang (sehat) sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Mengutip FAO, 2022, harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Helathy Diet Basket (HDB).

Atas dasar perhitungan diatas; ada 183,7 juta orang Indonesia (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut, kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu mengutip Litbang Kompas, 2022 di Harian Kompas, 9 Desember 2022.

Mirisnya, rakyat Indonesia kekurangan rumah yang sehat dan layak huni. Dari 65 juta Rumah Tangga, menurut data BPS tahun 2019 dimana 61,7 persen tidak memiliki rumah layak huni. Padahal, perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia (human basic needs) yang dijamin dalam Pasal 28, Ayat-h UUD 1945, terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.

Kemudian, Prof. Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E K + Im. Ketiga, Koefisien Gini 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Bahkan, sambungnya, menurut data UNICEF, Indonesia masih menjadi negara dengan nilai prevalensi stunting yang tinggi (31,8%). Dari nilai ini Indonesia masih kalah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia (20,9%) dan Filipina (28,7%).

Berdasakan sumber dari UNDP (2023) Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN Low Human Development Medium Human Development High Human Development Very High Human Development kurang 0,55 0,55-0,70 0,70-0,80 melebihi 0,80.

Selain itu, utang pemerintah yang sangat besar dan terus meningkat membahayakan perekonomian Indonesia. Tingkat utang pemerintah dan swasta yang semakin besar bisa mengikis kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara (karena sebagian APBN digunakan untuk bayar utang: cicilan pokok maupun bunganya), serta menghambat investasi publik dan swasta (Aaditya Mattoo, Kepala Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, 2024).

Setiap kenaikan utang sebesar 10% poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1% poin (East Asia – Pacific Economic Update April 2024 Firm Foundation of Growth. World Bank, 2024). Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi), bebernya.

Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan, tingkat utang pemerintah dan swasta yang semakin besar dapat mengikis kepercayaan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Utang pemerintah yang tinggi akan membatasi ruang fiskal negara (karena sebagian APBN digunakan untuk bayar utang: cicilan pokok maupun bunganya), serta menghambat investasi publik dan swasta (Aaditya Mattoo, Kepala Ekonomi Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia, 2024).

Setiap kenaikan utang sebesar 10% poin akan menurunkan laju pertumbuhan investasi sebesar 1,1% poin (East Asia – Pacific Economic Update April 2024 Firm Foundation of Growth. World Bank, 2024). Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi). Di kawasan Asia – Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.

Beban pembayaran bunga utang (diluar pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun (Kemenkeu, 2024). Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.

Domain Industri Bioteknologi Kelautan

Adapun domain industry bioteknologi kelautan, menurut Pendiri sekaligus Penasehat Utama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL), IPB University itu, antara lain: Pertama, ekstraksi senyawa bioaktif (bioactive compounds/natural products) dari biota laut untuk bahan baku bagi industri nutraseutikal (healthy food beverages), farmasi, kosmetik, cat film, biofuel, dan beragam industri lainnya .

Kedua, genetic engineering untuk menghasilkan induk dan benih ikan, udang, kepiting, moluska, rumput laut, tanaman pangan, dan biota lainnya yang unggul. Ketiga, rekayasa genetik organisme mikro (bakteri) untuk bioremediasi lingkungan yang tercemar. Keempat, aplikasi Bioteknologi untuk Konservasi

Sampai sekarang, pemanfaatan Bioteknologi Kelautan Indonesia masih sangat rendah ( 10% total potensinya). Banyak produk industri bioteknologi kelautan yang bahan baku (raw material) nya dari Indonesia diekspor ke negara lain negara pengimpor memprosesnya menjadi beragam produk akhir (finished products) seperti farmasi, kosmetik, dan healthy food and bevareges lalu diekspor ke Indonesia. Contoh: gamat, squalence, minyak ikan, dan Omega-3.

Terdapat 13 spesies microalgae di perairan Indonesia mengandung lemak (senyawa hidrokarbon) yang potensial untuk biofuel. Empat spesies utama: Nannocholoropsis oculata (24%), Scenedesmus (22%), Chlorella (20%), dan Dunaliela salina (15%) (Kawaroe, 2010

Selat Malaka sebagai bagian dari ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)-1 merupakan jalur transportasi laut terpendek yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik. Menghubungkan raksasa[1]raksasa ekonomi dunia, termasuk India, Timur-Tengah, Eropa, dan Afrika di belahan Barat dengan China, Korea Selatan, dan Jepang di belahan Timur.