Anggota DPR Tegaskan Penyatuan Badan Karantina Harus Permudah Birokrasi

oleh -129 Dilihat

XNEWS.ID – Transisi penyatuan pengelola pelaksanaan karantina dalam satu wadah jangan sampai keluar dari filosofinya yakni untuk menyederhanakan birokrasi.

Filosofi dari undang-undang ini kan untuk menyederhanakan birokrasi sekaligus tidak menyulitkan pengusaha kita. Sehingga kita ingin memastikan bahwa transisi ini pada ujungnya nanti NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) tidak memperpanjang birokrasi dan menyulitkan pengusaha, kata Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke kota Tangerang, Provinsi Banten, Selasa (21/5).

Merger pengelolaan badan karantina ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang ditindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia.

Pelaksanaan pengkarantinaan kini dilakukan dalam satu badan yang disebut Badan Karantina Indonesia.