Kasus Oknum Densus 88 Anti Teror Polri Menguntit Jampidsus Kejagung, Ancaman Serius Penegakan Hukum

oleh -177 Dilihat

XNEWS.ID – Direktur Eksekutif Human Studies Institute, Rasminto soroti kasus dugaan penguntitan oleh oknum Densus 88 terhadap Jampidsus, Febri Adriansyah menjadi ancaman serius penegakan hukum.

Dugaan penguntitan oleh oknum Densus 88/AT Polri berimbas pada pelanggaran dan ancaman terhadap penegakan hukum di Indonesia, katanya.

Menurut Rasminto, kasus ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas dan independensi lembaga penegak hukum di Indonesia.

Jika benar faktanya, berarti terjadi pelanggaran serius dengan pengenaan pasal 167 KUHP, tentang memasuki pekarangan orang lain tanpa izin yang sah. Penguntitan yang melibatkan pemasangan alat pemantau di properti pribadi tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal ini, jelasnya.

Rasminto juga menguraikan perbuatan diduga oknum Densus 88 dapat melanggar Pasal 335 KUHP, tentang perbuatan tidak menyenangkan yang mengganggu ketenangan seseorang.

Penguntitan yang menyebabkan ketidaknyamanan dan ketakutan dapat dikategorikan dalam perbuatan tidak menyenangkan, urainya.

Ia pun menjelaskan perbuatan penguntitan juga bertentangan dengan UU No. 11/2008 tentang ITE.