Hak Jawab Sayid Iskandarsyah terkait Pemberitaan di askara.co

XNEWS.ID -Sehubungan pemberitaan di media askara pada tanggal 5 Mei 2024 dengan link https://www.askara.co/read/2024/05/05/45636/kasus-ukw-pwi:-setiap-orang-bersalah-sampai-terbukti-tidak-bersalah. PWI Pusat melalui mantan Sekjen PWI Pusat, Sayid Isksndarsyah, memberikan hak jawab atas pemberitaan di askara.co dengan Hak Jawab sebagai berikut: Nomor: 521/PWI-P/LXXVIII/2024 Tanggal: Jakarta, 17 Juli 2024 Hal: Hak Jawab Sayid Iskandarsyah Terkait Pemberitaan di Media Siber askara.co Kepada Yth, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab askara.co DI - Tempat Merujuk surat Dewan Pers Nomor: 736/DP/K/VII/2024 Hal: Penilaian dan Rekomendasi Sementara, berikut Hak Jawab kami terkait pemberitaan askara.co yang di unggah pada tanggal 20 Mei 2024 dengan judul Kasus UKW PWI: Setiap Orang Bersalah Sampai Terbukti Tidak Bersalah. Berikut saya sampaikan, sejak awal saudara tidak memiliki niat baik, menulis hanya untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Terbukti dengan memuat berita dengan sepihak, tidak berimbang dan malah memasuki opini sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus pusat PWI menegaskan sebagai berikut: 1. Tidak ada penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW)yang berasal dari kerjasama sponsorship dengan Forum Humas BUMN sebagaimana tertuang dalam kesepakatan Bersama antara Forum Forum BUMN dan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia nomor S-006/SPK/FHBUMNPWIPUSAT/XII/2023 dan nomor 149PLP/PP-PWI/2023 tanggal 15 Desember 2023. 2. Pengurus Pusat PWItelah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik dan menggunakan mekanisme organisasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 154-PLP/PP-PWI/2023 tentang Pembagian Insentif Event PWI Pusat untuk Tim marketing dan Panitia terkait kerjasama sponsorship dalam penyelenggaraan UKW dimaksud hal ini sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga Pasal 8 huruf a bahwa anggota muda dan biasa PWI berkewajiban menaati PD, PRT, KEJ, KPW dan keputusan-keputusan organisasi. 3. Bahwa apa bila sikap merasa paling benar yang saudara maksud terkait Keputusan Dewan KehormatanNomor 20/IV/DK/PWI-P/SK/2024, 21/IV/DK/PWI-P/SK/2024, 22/IV/DK/PWIP/SK/2024 dan 23/IV/DK/PWI-P/SK/2024 perlu kami sampikan bahwa kami telah kami mengirimkan somasi terkait Keputusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut: - Tidak adanya klarifikasi dan verifikasi atas informasi dari saksi sdr MSS, sementara keputusan Dewan Kehormatan hanya berlandaskan kepada keterangan yang bersangkutan sehingga dalam menyusun pertimbangannya banyak terdapat kesalahan data dan bukan fakta yang sesungguhnya yang kemudian dirilis Dewan Kehormatan ke publik sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. - Salah mengenakan Pasal yakni menggunakan Peraturan Rumah Tangga Pasal 12 ayat (14) huruf c bahwa Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bendahara Umum Bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal menandatangani cheque dan surat-surat berharga lainnya. Yang secara tegas ketentuan pasal dimaksud berlaku limitatif terhadap Bendahara Umum bukan kepada pihak lain. - Keliru mengutip Kode Perilaku Wartawan Pasal 3 ayat (1) Wartawan dilarang untuk melakukan hal-hal tercela sebagai berikut merendahkan harkat, martabat dan integritas profesi wartawan dan organisasi dan ayat (2) Melanggar dan merendahkan KPW, KEJ, PD-PRT, peraturan organisasi, hukum, moral, kesusilaan, dan kepantasan. Bahwa Mukadimah Kode Perilaku Wartawan (KPW) ini disusun sebagai acuan dan panduan dalam menjalankan tugas profesi di lapangan. Dengan demikian dapat diketahui mana yang perlu dihindari dan mana yang perlu dilakukan, disertai sanksi yang jelas. Selanjutnya dalam keputusannya anggota-anggota Dewan Kehormatan melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga sebagai berikut: - Dalam Keputusan Dewan Kehormatan selain memutuskan sanksi berupa peringatan keras juga memerintahkan pengembalian uang, memberhentikan 3 (tiga) orang pengurus dari jabatan dan memerintahkan menyusun SOP sistem pengelolaan organisasi dimana keputusan tersebut melampaui batas kewenangan Dewan Kehormatan. Sehingga Dewan Kehormatan Melanggar Peraturan Rumah Tangga Pasal 21 ayat (3) bahwa putusan saksi dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Peringatan keras; c. Pemberhentian sementara; d. Pemberhentian penuh. Sedangkan merujuk Peraturan Rumah Tangga Pasal 35 ayat (3) bahwa bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus pusat kepada Kongres diaudit oleh akuntan publik bukan kepada Dewan Kehormatan. - Merujuk surat dari Dewan Kehormatan nomor 08/DK/PWI-P/XII/2024 perihal hasil rapat Dewan Kehormatan dan rekomendasi hasil Konkernas yang pada intinya prosedur penanganan dugaan pelanggaran KEJ dan KPW perlu dituangkan dalam Pedoman Organisasi agar bisa jadi rujukan tertulis dalam penanganan dugaan pelanggaran KEJ dan KPW. Artinya Dewan Kehormatan belum memiliki tata cara menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran KEJ dan KPW. Sehingga Dewan Kehormatan Melanggar Peraturan Dasar Pasal 33 ayat (2) Tata cara menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran KEJ dan KPW ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat sesuai dengan PD dan PRT. - Dalam memutus perkara dimaksud tidak ada rekomendasi dari Dewan Kehormatan Provinsi. Sehingga anggota Dewan Kehormatan melanggar Peraturan Rumah Tangga Pasal 5 ayat (1) Teguran tertulis, peringatan keras, pemberhentian sementara dan pemberhentian penuh direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan Provinsi dan ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat, dalam hal pelanggaran yang berkaitan dengan KEJ dan KPW. 4. Sehubungan pemberitaan di media massa maupun di media sosialyang masif yang tidak benar terkait dugaan penyalahgunaan dana UKW yang dimaksud kami telah memeroses hukum melalui Laporan Polisi dengan surat tanda terima laporan nomor STTLP/B/2859/V/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 22 Mei 2024. Demikian Hak Jawab ini dibuat untuk dimuat. Sayid Iskandarsyah Tembusan: 1. Ketua Dewan Pers 2. Ketua Umum PWI Pusat 3. Arsip

Komentar