XNEWS.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto khawatir tata kelola tambang minerba ke depan kian berantakan menyusul kian banyak ormas agama yang ingin mendapat hibah konsesi pertambangan.
Mulyanto menyebut kebijakan ini akan bermasalah di kemudian hari, setidaknya akan menimbulkan kecemburuan antar-ormas dan membuat aturan perizinan tambang tidak objektif.
Setelah ormas keagamaan besar menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah, bahkan MUI tengah mengkaji untuk memanfaatkan peluang ini, kini Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) tengah mengkaji kesiapan mereka terkait soal pengelolaan tambang, kata Mulyanto kepada para wartawan, Kamis (1/8/2024).
Saya khawatir ormas yang ingin mendapat izin usaha pertambangan terus bertambah dan kalau Pemerintah menyetujui semua justru akan merusak aturan yang selama ini berlaku, lanjut Wakil Ketua F-PKS DPR RI bidang Industri dan Pembangunan ini.
Mulyanto memperkirakan kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas akan berdampak negatif pada tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pemerintah tidak bisa membedakan lagi tugas, fungsi, dan program-kegiatan antara sektor usaha, yang mengurusi ekonomi, dengan ormas sebagai sektor ketiga, yang mengurusi masyarakat sipil, tegas Mulyanto.
