Reaksi keras ini tidak hanya datang dari Ketua Umum, tetapi juga dari seluruh anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah Prabu Satu Nasional di seluruh Indonesia.
Mereka serempak mengecam kebijakan yang dianggap mengabaikan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan kebebasan beragama.
Sebagai organisasi yang berdiri atas prinsip kebersamaan dan keberagaman, kami tidak akan diam terhadap tindakan yang merugikan umat Islam atau siapa pun yang ingin menjalankan keyakinannya secara bebas. Kami mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi dan menarik kebijakan tersebut jika benar adanya, ungkap salah satu pimpinan daerah Prabu Satu Nasional.
