Lebih jauh, perspektif *State in Society* Migdal menunjukkan bagaimana keputusan negara bisa membentuk makna sosial mengenai hubungan kekuasaan dan keadilan. Keputusan KPK ini seolah menegaskan bahwa kelonggaran hukum dapat terjadi bagi mereka yang memiliki kedekatan dengan pejabat negara, yang pada akhirnya menimbulkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Secara jangka panjang, masyarakat mungkin melihat bahwa jargon anti-korupsi berlaku secara fleksibel, tergantung pada konteks dan hubungan personal.
Pada akhirnya, perspektif Migdal tentang *State in Society* menunjukkan bahwa negara tidak hanya menciptakan aturan, tetapi juga membentuk norma sosial melalui kebijakannya. Kebijakan KPK dalam kasus ini memiliki implikasi luas terhadap pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara hukum dan kekuasaan. Untuk memastikan integritas penegakan hukum, negara perlu menutup celah yang memungkinkan pemanfaatan gratifikasi terselubung dan memperkuat regulasi agar aturan anti-korupsi berlaku secara adil bagi semua pihak.
