Blitar (XNews.id) – Pemerintahan Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Rijanto dan Wakil Bupati Beky Herdihansah dinilai belum menunjukkan langkah konkret dalam 100 hari masa kerja mereka. Sejumlah kalangan menilai belum terlihat adanya arah kebijakan yang jelas untuk mewujudkan visi “Blitar Berdaya dan Berjaya” sebagaimana yang dijanjikan saat masa kampanye Pilkada 2024.
Salah satu sorotan datang dari penanganan jalan rusak di Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, yang mendapatkan penolakan dari warga karena dianggap tidak sesuai harapan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur tersebut masih menunggu konsultasi dengan Kementerian PUPR.
Koordinator Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kabupaten Blitar, Mujianto, menilai belum terlihat adanya perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ia menyebut kebijakan yang berjalan saat ini masih bersifat sporadis dan terkesan lebih diarahkan pada penguatan citra politik.
“Seharusnya sudah ada perencanaan yang terukur. Sampai saat ini belum terlihat itu,” ujar Mujianto kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).
Mujianto juga menyoroti kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, termasuk sejumlah posisi organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong atau diisi oleh pejabat yang belum definitif. Ia menilai penataan birokrasi semestinya menjadi prioritas pada masa awal pemerintahan Rijanto–Beky.
Lebih jauh, Mujianto menyinggung keterlibatan sejumlah pensiunan yang pernah tergabung dalam tim sukses dalam pengambilan keputusan di lingkup pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa hal ini bisa menjadi preseden kurang baik apabila para pensiunan lebih berpengaruh dibandingkan pejabat struktural yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
“Kalau ini berlanjut, maka tidak ada bedanya dengan pola pemerintahan sebelumnya,” kata Mujianto.
Terkait program-program awal pemerintahan Rijanto–Beky, ia menyebut sebagian besar masih bersifat seremonial, seperti kunjungan dan silaturahmi, namun belum menyentuh aspek strategis perubahan yang diharapkan masyarakat.
Pada masa kampanye, Wakil Bupati Beky Herdihansah sempat menyatakan akan mendedikasikan seluruh waktu dan penghasilannya untuk masyarakat Kabupaten Blitar. Namun, menurut Mujianto, janji tersebut berisiko hanya menjadi retorika jika tidak didukung perencanaan yang jelas dan terukur.
Sementara itu, mengenai persoalan jalan di Desa Candirejo, Wakil Bupati Beky Herdihansah berkomitmen akan mengupayakan bantuan dari Kementerian PUPR sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah.
“Pak Wabup sendiri akan ke Kementerian PUPR untuk mencarikan solusi,” ujar Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hamdan Zulkifli Kurniawan.
