Artinya negara sudah mengakui akan kiprah pendidikan pesantren, sehingga rencana keberpihakan pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur fisik pesantren sudah semestinya dilakukan oleh negara, sebab ini bentuk dari tanggung jawab moril negara, selama ini negara masih belum sepenuhnya hadir. Berbeda halnya dengan pendidikan formal yang lahir setelah negara berdiri, negara selalu mengucurkan APBNnya untuk lembaga pendidikan non pesantren.
Dalam keterangan tertulisnya Neng Eem juga turut mengingatkan kepada para tokoh masyarakat dan para pejabat publik untuk menjaga ketenangan dan tidak memperkeruh suasana dengan pemberian informasi menyesatkan tentang pesantren, lebih baik diam dari pada melontarkan kata-kata yg tidak pantas dan mencibir pendidikan pesantren yang tidak diketahuinya secara utuh.