Prof. Rokhmin Dahuri: Ekonomi Biru Kota Tual Kunci Ketahanan Pesisir di Era Perubahan Iklim

XNEWS.ID – Kota Tual, dengan 98,78% wilayah laut dan 66 pulau, memiliki potensi luar biasa sebagai pusat ekonomi kelautan Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Potensi Daerah pada Sektor Agriomaritim yang digelar di Kantor Walikota Tual,Rabu (5/11), Anggota DPR RI 2024 – 2029, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri MS menegaskan pentingnya pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif.

Pembangunan dan investasi di sektor perikanan tangkap, akuakultur, bioteknologi laut, dan pariwisata bahari adalah kunci bagi kesejahteraan masyarakat Tual dan pertumbuhan ekonomi nasional, ujar Rektor Universitas UMMI Bogor ini dengan tajuk Pembangunan Ekonomi Biru

Berkelanjutan Untuk Peningkatan Daya Saing, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Tual.

Ia menyoroti kemajuan signifikan Kota Tual: hilirisasi perikanan dengan 12 produk olahan, pertumbuhan hotel dari 12 menjadi 17 unit, digitalisasi UMKM dan koperasi, serta peningkatan IPM dari 67,96 ke 72,84. Namun, tantangan perubahan iklim tetap nyatadari intrusi air laut hingga risiko bencana tinggi di wilayah Kur dan Tayando Tam.

Dengan pendekatan Blue Sky – Blue Ocean, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) ini menyerukan keseimbangan antara ekonomi, ekologi, dan kesejahteraan sosial. Kota Tual, katanya, siap menjadi model nasional pembangunan pesisir yang tangguh dan berdaya saing.

Prof. Rokhmin Dahuri memetakan tujuh keunggulan utama Kota Tual sebagai magnet investasi ekonomi biru: dominasi wilayah laut, hilirisasi perikanan, pariwisata bahari yang tumbuh, digitalisasi UMKM, peningkatan SDM dan daya beli, percepatan infrastruktur maritim, serta ekonomi sirkular aktif.

Namun, ia juga mengingatkan ancaman perubahan iklim: intrusi air laut meningkat dari 87 menjadi 114 ha, dan risiko bencana tergolong tinggi (skor 249,60). Meski begitu, perluasan pertanian terpadu dan varietas tahan salinitas berhasil menekan kerusakan produksi dari 8,4% ke 4,2%.

Ekonomi biru bukan hanya soal laut, tapi juga soal ketahanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan Perikanan 2025-2030 ini. Ia mendorong sinergi lintas sektor untuk menjadikan Tual sebagai model pembangunan pesisir yang resilien dan kompetitif.

Potensi Menuju Masa Depan Mandiri dan Berkelanjutan

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan – IPB University ini memaparkan peta jalan pembangunan Kota Tual menuju masa depan yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berorientasi pada percepatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan komunitas pesisir, dan peningkatan daya saing daerah. Prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan harus menjadi fondasi, sejalan dengan kekhasan geografis dan budaya Kota Tual sebagai bagian dari sistem NKRI.

Dengan 98,78% wilayah laut dan 66 pulau, Kota Tual memiliki modal besar untuk menjadi pusat ekonomi biru Indonesia. Tapi modal ini harus diolah dengan visi, strategi, dan kolaborasi lintas sektor, ujarnya..

Ia menggarisbawahi bahwa peta jalan pembangunan Kota Tual mencakup:

– Transformasi sektor kelautan: dari perikanan tangkap ke hilirisasi dan bioteknologi laut

– Penguatan pariwisata bahari: peningkatan okupansi hotel dan atraksi berbasis budaya laut

– Digitalisasi UMKM dan koperasi: memperluas akses pasar dan efisiensi produksi

– Peningkatan SDM dan daya beli: melalui pendidikan, pelatihan, dan inklusi ekonomi

– Percepatan infrastruktur maritim: konektivitas antar-pulau dan sistem logistik laut

– Pengembangan ekonomi sirkular: bank sampah aktif dan pengelolaan limbah terpadu

– Ketahanan terhadap perubahan iklim: sistem pertanian terpadu dan varietas tahan salinitas

Dengan pendekatan Blue Sky – Blue Ocean, Prof. Rokhmin menyerukan pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian laut dan memperkuat ketahanan sosial-ekologis masyarakat pesisir.

Peta jalan ini bukan sekadar rencana, tapi komitmen untuk menjadikan Kota Tual sebagai model pembangunan daerah yang berbasis laut, berbasis rakyat, dan berbasis keberlanjutan, ujarnya.

.Berikut lanjutan berita yang menyatukan perspektif ekonomi, tantangan iklim, dan strategi pembangunan Kota Tual dalam narasi yang kuat dan modular:

Jalan Ganda Menuju Kemandirian Kota Tual

Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa untuk menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan mandiri, sebuah daerah harus memenuhi dua syarat utama: memiliki produktivitas dan daya saing tinggi, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kota Tual, syarat tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan kekayaan laut yang luar biasa, Tual berpotensi menjadi episentrum ekonomi biru Indonesia. Namun, tantangan nyata datang dari dinamika global dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.

BMKG memprediksi gelombang tinggi 2,5-4 meter dan angin hingga 25 knot di Laut Maluku dan Laut Sulawesi hingga akhir Oktober 2025. Insiden KM Mina Maritim 148 di Berau menjadi pengingat bahwa keselamatan nelayan masih rentan: 74% beroperasi di luar pelabuhan, asuransi terhenti, dan alat keselamatan minim.

Prof. Rokhmin mendorong solusi sistemik: – Early-warning wajib di setiap pelabuhan

– Informasi cuaca berbasis digital dan AI

– Literasi iklim melalui SLCN/SLI

– Perlengkapan keselamatan lengkap: life jacket, HT, EPIRB

– Penegakan zona laut lepas untuk kapal 30 GT

– Percepatan Kampung Nelayan Merah Putih di 65 lokasi: cold chain, SPBU, PPI, bengkel, gudang beku, IPAL, dan balai pelatihan

Di sisi lain, tantangan sosial-ekonomi juga mengemuka. Wali Kota Tual menyebut prevalensi stunting mencapai 85%, meski data resmi SSGI mencatat 24% (2022) dan 35% (2023). Kadinkes Moh. Subhan Labetubun segera mengkroscek data dan mempercepat penanganan, terutama di Dullah Selatan, Tamedan, dan Labetawi.

Konsumsi pangan pun menunjukkan fluktuasi: dari 28,96% (2020) ke puncak 35,29% (2022), lalu turun ke 27,91% (2024). Meski ada perbaikan, lonjakan 2022 menandakan kerentanan yang perlu diantisipasi melalui akses pangan, stabilisasi harga, dan adaptasi terhadap cuaca.

Dinamika duniadari geopolitik hingga iklimberdampak langsung pada pesisir Indonesia. Kota Tual harus membangun strategi adaptif dan berkelanjutan, dengan ekonomi biru sebagai fondasi kemandirian dan ketahanan, ujarnya.

Berikut adalah versi naratif strategis yang mengangkat dinamika global dan solusi pembangunan nasional, dengan relevansi khusus untuk daerah pesisir seperti Kota Tual:

Indonesia Tangguh dan Berdaulat

Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu menyoroti empat dinamika global yang saat ini mengguncang stabilitas dan ketahanan ekonomi dunia:

1. Ketegangan geopolitik: Perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, dan eskalasi Israel-Iran menimbulkan ketidakpastian global.

2. Perang dagang internasional: Kebijakan tarif tinggi oleh pemerintahan Presiden Trump terhadap barang impor ke AS mengganggu arus perdagangan dunia.

3. Triple ecological crises: Polusi, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pemanasan global membawa dampak sistemik terhadap lingkungan dan ekonomi.

4. Disrupsi teknologi Industri 4.0: Perubahan cepat dalam otomasi, AI, dan digitalisasi menuntut adaptasi struktural di semua sektor.

Implikasi bagi Indonesia

Jika tidak diantisipasi secara tepat, tegasnya, dampak dari dinamika global ini dapat melumpuhkan fondasi ekonomi nasional: Penurunan investasi asing, ekspor, dan perdagangan, Penutupan pabrik dan penurunan produksi pangan, Lonjakan pengangguran dan kemiskinan, Terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional

Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Prof. Rokhmin menyerukan strategi pembangunan yang berfokus pada: Pertumbuhan ekonomi tinggi: 7% per tahun sebagai target nasional, Kualitas pertumbuhan: menyerap banyak tenaga kerja dan mendorong produktivitas, Inklusivitas: kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat, Keberlanjutan: pembangunan yang ramah lingkungan dan menjaga sumber daya alam