Pemerintahan modern menuntut tata kelola yang kolaboratif, bukan bertumpu pada figur sentral. Ketika terlalu banyak kebijakan strategis digantungkan pada satu orang, risiko kesalahan meningkat dan mekanisme pengawasan melemah. Banyak ekonom dan analis politik mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan membuat sebuah kabinet rentan kehilangan arah, terutama bila figur tersebut menjadi sumber kontroversi berkepanjangan.
Momentum Politik yang Tak Boleh Terlewatkan
Setiap pemerintahan memiliki momentum untuk melakukan koreksi. Tahun 2025 adalah titik kritis bagi presiden untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya berani mengambil langkah tegas demi integritas dan kredibilitas. Restorasi kabinet bukan hanya soal mengganti posisi, tetapi menegaskan bahwa kepentingan publik lebih tinggi dari relasi pribadi maupun loyalitas politik.
Seruan Etis untuk Pembaruan
Seruan untuk menyingkirkan figur yang dianggap menjadi duri dalam daging bukan semata ungkapan emosional rakyat, tetapi lahir dari akumulasi kegelisahan atas integritas tata kelola negara. Presiden perlu keluar dari bayang-bayang figur lama dan memastikan bahwa setiap pejabat kabinet bukan hanya kompeten, tetapi juga memiliki rekam jejak yang bersih, transparan, dan mampu menjaga martabat publik.
Menutup Era Figur Dominan, Membuka Babak Baru Pemerintahan
Kini, tuntutan bagi presiden untuk mengambil langkah berani bukan lagi sekadar wacana pinggir. Ia menjadi kebutuhan struktural bagi arah pemerintahan yang lebih sehat. Membebaskan kabinet dari dominasi figur kontroversial adalah bagian penting dari membangun pemerintahan yang bertumpu pada meritokrasi, bukan pada kekuatan personal. Tanpa itu, arah reformasi hanya akan menjadi jargon yang berulang tanpa perubahan nyata. (Dwi Taufan Hidayat)