XNEWS.ID– Anggota Komisi XIII DPR RI,Franky Sibarani, menyoroti serius konflik berkepanjangan antaraPT Toba Pulp Lestari (TPL)dan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Hal itu ia sampaikan dalam RDP Komisi XIII bersama Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Dirjen Instrumen Penguatan HAM, dan perwakilan PT TPL (26/11/2025).
Franky mengapresiasi langkahTim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)yang telah turun ke lapangan, namun mengingatkan bahwa proses verifikasi harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh.
TGPF tidak bisa berdiri sendiri. Tim perlu memastikan bahwa pihak-pihak yang bersengketa benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas, baik sisi perusahaan maupun masyarakat,ujarnya.
Ia menekankan bahwa verifikasi penting bukan hanya terhadap kelompok yang memprotes, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mendukung keberadaan TPL untuk menghindari potensi konflik horizontal.
Masyarakat yang protes harus dipastikan betul merupakan warga yang terdampak, dan tinggal di wilayah yang diperjuangkan. Sementara yang mendukung pun harus diverifikasi. Kalau dia pekerja, pasti ada datanya. Kalau kontraktor atau mitra plasma, tentu ada perjanjian dan SPK-nya. Ini penting agar masyarakat tidak diadu domba oleh pihak yang punya kepentingan lain,tambahnya.