daya beli masyarakat

SEPANJANG 2020-2021, pandemi Covid-19 begitu cepat menyebar dan berdampak buruk bagi kehidupan warga, termasuk ekonomi negara-negara di dunia. Beragam usaha ekonomi berguguran, minimal dipaksa mengurangi produksinya. Sebabnya, ada hambatan spasial mendatangkan bahan hingga memasarkan hasil produksi, serta turunnya daya beli konsumen. Ironisnya, ketika daya beli warga dunia meningkat, justru produksi pangan global belum sepenuhnya pulih. Ditambah lagi, muncul tantangan anjloknya pasokan pangan akibat perang Rusia dan Ukraina, yang memutus pasokan global 72 persen minyak bunga matahari sebagai bahan produksi minyak goreng. Ini memainkan karambol keputusan politik negara-negara untuk menahan ekspor, demi memenuhi kebutuhan dalam negeri sendiri. Timbul larangan eskpor gandum oleh pemerintah Hungaria, Bulgaria, Serbia, Kazakhtan. Larangan ekspor jagung pemerintah Argentina. Pemerintah Mesir melarang ekspor minyak goreng. Pemerintah Malaysia juga menahan ekspor ayam. Di Indonesia, sepintas petani yang masih berproduksi bisa mendanai konsumsinya melalui usahatani. Indikasinya, nilai tukar petani tetap di atas 100 walaupun pas-pasan; 101,65 pada tahun 2020, lalu 104,64 pada 2021. Namun, ternyata luas tanaman pangan nasional menyusut dari 10,7 juta hektare pada tahun 2019 menjadi 10,4 juta hektare pada 2021. Alhasil, produksinya juga merosot dari 54,6 juta ton menjadi 54,4 juta ton. Sepanjang pandemi, Global Food Security Index 2021 mencatat penurunan indeks ketahanan pangan Indonesia. Penurunan tertinggi pada dimensi keterjangkauan pangan, dari 79,0 menjadi 74,9. Artinya 4,1 persen warga kian sulit mengakses pangan. Indikasi ketimpangan kebutuhan akan tambahan produksi pangan Indonesia ditunjukkan juga oleh peningkatan inflasi tahunan yang sudah mencapai 3,55 persen, padahal baru menginjak data Mei 2022. BPS melaporkan penyumbang utama inflasi sebesar 0,16 persen, adalah harga telur, bawang merah, dan daging sapi. Karena itu, guna menjaga kedaulatan pangan, pemerintah memprioritaskan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani. Nilainya Rp 13,6 triliun dari Rp 68 triliun dana desa tahun 2022. Ketahanan pangan diindikasikan oleh ketersediaan pangan, meliputi aspek produksi, ketersediaan stok, serta neraca ekspor dan impor pangan. Dimensi keterjangkauan pangan berisikan indikator pemerataan distribusi pangan, keterjangkauan fisik, ekonomi, dan sosial. Sedang dimensi kualitas dan keamanan pangan, mencakup kemampuan warga mengonsumsi energi 2.100 Kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memberi contoh desa peternakan terpadu berkelanjutan di tujuh kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Di sini peran politik pemerintah desa perlu diserasikan dengan peran bisnis Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama). Diawali kerja sama antar sepuluh atau lebih desa membentuk BUM Desa Bersama. Pemerintah desa menyediakan lahan pakan ternak, sementara BUM Desa Bersama mendirikan kandang yang mengintegrasikan ternak besar, kecil dan unggas. Dibangun pula empang pemeliharaan ikan dan penanaman hortikultura. Untuk memastikan kedaulatan pangan desa, kepala desa memastikan warganya menjadi konsumen hasil peternakan terpadu. Caranya, daging sapi, daging kambing, telur ayam, sayuran, dan panen ikan dipasarkan BUM Desa Bersama untuk kebutuhan warga desa setempat. Karena berasal dari desa sendiri, maka hampir tidak dibutuhkan biaya dan waktu transportasi komoditas, sehingga harga jualnya lebih rendah daripada harga pasaran di luar desa. Sedangkan air seni ternak menjadi pupuk cair bagi tanaman. Kotoran ternak menjadi pakan ikan, pupuk alami, hingga sumber energi terbarukan biogas guna memasok kelistrikan kandang dan empang. Rutinitas pasokan dengan harga rendah menjadi perisai desa dari gelombang inflasi. Apalagi biaya produksi terbebas dari harga pupuk dan pakan luar desa. Menghindar dari pasokan bandar telur, daging, dan sayuran, harga pangan di desa lebih disesuaikan dengan rendahnya biaya produksi peternakan terpadu. Ekonomi sirkular pangan dan hewani ini menjaga dana desa tetap beredar di desa, seraya mengakumulasi manfaat lebih luas bagi warga. Karenanya, 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani mendesak untuk segera di belanjakan, demi terwujudnya desa tahan pangan, hingga mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. *) Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

daya beli masyarakat