DPRD Kota Jogjakarta

JAKARTA (XNews.id)–Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ mengadukan nasib mereka kepada DPRD Kota Jogjakarta. Mereka mengadu terkait rencana penertiban yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dalam waktu dekat. ”Kami akan kehilangan tempat untuk mencari nafkah jika penertiban dilakukan. Padahal, kami sudah menempati daerah ini sejak 1970-an. Sudah sangat lama,” kata Ketua Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ Kris Triwanto saat audiensi di DPRD Kota Jogjakarta, Selasa (6/9). Menurut Kris, terdapat 16 keluarga yang menggantungkan nasib dengan membuka warung dan berjualan di sepanjang bantaran Sungai Code di selatan Jembatan Tungkak. Dia tidak memungkiri jika kondisi lingkungan di tempat berjualan tersebut terlihat kumuh. Sebab, sebagian besar adalah bangunan semipermanen. ”Jadi, menurut kami, akan lebih baik jika dilakukan penataan bukan penertiban atau penggusuran tanpa ada opsi relokasi ke tempat lain,” ujar Kris. Kris khawatir jika penertiban tetap akan dilakukan maka justru berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat karena warga kehilangan penghasilan. Oleh karena itu, paguyuban yang sudah memiliki rencana penataan tetap berharap ada mediasi dan komunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). Kris mengatakan, penertiban tersebut muncul karena ada rencana dari Kecamatan Mergangsan untuk penataan bantaran sungai sebagai ruang terbuka hijau. ”Saya kira jika tidak ada surat dari kecamatan ke BBWSO tidak akan muncul rencana penertiban ini,” ujar Kris. Sementara itu, anggota DPRD Kota Jogjakarta Antonius Fokky Ardianto yang menerima audiensi warga meminta paguyuban tetap membuka ruang diskusi dan komunikasi sehingga diperoleh solusi yang berkeadilan. ”Alas hak atas tanah pun harus jelas. Apakah tanah yang ditempati warga adalah milik BBWSO atau tidak. Warga pun harus memahami jika memang tanah tersebut menjadi kewenangan BBWSO,” terang Antonius Fokky Ardianto. BBWSO merencanakan penertiban pada 14 September. Tanah yang ditempati pedagang adalah sempadan sungai sehingga berstatus sebagai tanah negara.

Paguyuban Masyarakat Kali Code Mandiri DIJ Adukan Rencana Penertiban

DPRD Kota Jogjakarta

Sulit Perpanjang Sertifikat HGB, Warga Jogjakarta Ngadu ke DPRD