dprd kota malang

JAKARTA (XNews.id)- Ada pemandangan tak biasa dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (5/9). Dalam sidang dengan agenda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022 itu, semua fraksi menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Seusai menyampaikan pandangan umum masing-masing, beberapa ketua fraksi membentangkan kertas bertulis ”menolak kenaikan BBM”. Selain melalui bentangan poster, penolakan juga dibubuhkan dalam pandangan umum fraksi. ”Kami menolak keputusan pemerintah pusat menaikkan harga BBM,” ujar Juru Bicara (Jubir) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) H. Rokhmad seperti dilansir Jawa Pos Radar Malang. Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, mulai Kamis lusa (8/9) dana bantuan langsung tunai (BLT) BBM dari pusat akan mulai turun. Kota Malang akan mendapat kucuran dana sekitar Rp 20 miliar. “Nantinya akan ada sekitar 20.273 penerima bantuan langsung tunai,” kata Sutiaji. Sutiaji mengaku tak sepakat dengan subsidi perorangan tersebut. Sebab selama ini kerap salah sasaran. Namun, karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat, dia harus mematuhinya. “Sebaiknya memang subsidi pasar. Untuk meningkatkan daya beli masyarakat juga,” ujarnya. Ratusan Mahasiswa Turun Jalan Ratusan mahasiswa di Kota Malang akhirnya turun ke jalan. Mereka memadati jalan di depan gedung DPRD Kota Malang. Aksi itu dilakukan sebagai respons keras atas kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi sejak 3 September lalu. Peserta demo yang berasal dari dua organisasi mahasiswa itu menilai kenaikan harga BBM saat ini sebagai keputusan yang melukai hati rakyat. Pasalnya, saat ini rakyat sedang merangkak memperbaiki ekonomi pasca dihantam pandemi Covid-19. Apalagi kenaikan harga BBM itu langsung disambut kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang La Rian Hidayat menyampaikan tiga tuntutan kepada DPRD Kota Malang. Di antaranya, copot Menteri ESDM, BUMN, dan Keuangan. Selanjutnya, mereka mendesak pemerintah agar segera menurunkan kembali harga BBM. Terakhir, HMI meminta agar direktur utama Pertamina dicopot dari jabatannya. ”Kami berikan batas waktu hingga 3 kali 24 jam. Jika dalam waktu tersebut belum ditemukan tanda-tanda harga BBM akan turun, kami akan mengerahkan masa yang lebih banyak lagi,” ujarnya. Rian, sapaan akrabnya, mengaku akan menggandeng berbagai organisasi dan elemen lainnya. Tidak hanya itu, masyarakat lain yang juga berkepentingan juga akan diajak turut serta untuk turun aksi. Di tempat lain, Sekretaris Jenderal KAHMI Kota Malang Muhamad Aris Pratama juga menyampaikan tiga tuntutan serupa. Di antaranya menolak kenaikan harga BBM, mengendalikan harga bahan pokok, dan menunda proyek nasional nonstrategis. Aris menilai pencabutan subsidi BBM dirasa tidak tepat. Padahal proyek-proyek nasional yang tidak memiliki dampak langsung kepada rakyat masih bisa terus berjalan. Dia mendesak DPRD Kota Malang untuk menyuarakan hal yang sama terkait tuntutantuntutan tersebut. ”Jika dalam waktu tiga hari harga BBM belum turun, dirinya mengaku akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan tajuk yang berbeda, yakni turunkan Ketua DPRD Kota Malang beserta ketua-ketua fraksi yang ada,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menerima semua tuntutan tersebut. Pihaknya mengaku sepakat menolak kenaikan harga BBM. Pihaknya mengatakan akan menyambungkan aspirasi tersebut ke pusat. Made menambahkan, semua ketua fraksi di DPRD Kota Malang juga mengatakan hal sama, yakni menolak kenaikan harga BBM. ”Kami akan tindak lanjuti ke atasan untuk itu,” pungkasnya.

BBM Naik, Semua Fraksi DPRD Kota Malang Beber Kertas Bertulisan Ini

dprd kota malang