Dudung Abdurachman

JAKARTA (XNews.id)-Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merespons pertanyaan anggota DPR terkait isu hubungannya yang dinilai tidak harmonis dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Andika menegaskan, dirinya tidak memiliki masalah dengan Dudung. “Ya, dari saya tidak ada, karena semua yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku selama ini,” kata Andika di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/9). Andika mengaku, selama ini dirinya bekerja sesuai ketentuan yang berlaku. Dia pun menegaskan, menerapkan aturan yang sama untuk semua, tanpa ada membeda-bedakan. “Jadi mau berbeda A, B, C, ya itu terserah bagaimana yang menyikapi. Tapi saya tetap melakukan tupoksi saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegas Andika. Andika pun menyatakan, anak Dudung Abdurachman kini sudah menjadi taruna Akmil. “Sekarang sudah masuk (anak KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Red), sekarang sudah masuk jadi bagian mereka yang diterima,” ungkap Andika. Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menduga ada ketidakharmonisan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Isu tersebut muncul setelah adanya kabar kalau anak KSAD Jenderal Dudung gagal masuk Akmil. ’’Ingin penjelasan dari Jenderal Andika dan penjelasan dari Jenderal Dudung. Ada apa terjadi disharmoni begini? Sampai urusan anak KSAD gagal masuk Akmil pun menjadi isu. Emangnya kenapa kalau anak KSAD?” ujar Effendi dalam rapat kerja dengan Panglima TNI di Ruang Komisi I DPR RI. Menurut Effendi, tak ada perlakuan khusus bagi siapapun yang mengikuti seleksi Akmil. Karena itu, isu-isu tersebut tidak perlu dibesarkan karena semuanya sudah diatur dengan tegas. ’’Emang kalau anak presiden harus masuk? Kita harus tegas, pak. Jangan seperti ini kalau ketentuan mengatakan tidak, ya tidak,” tegas Effendi. (*)

Begini Respons Panglima TNI usai Diisukan Tak Harmonis dengan KSAD

Dudung Abdurachman

Prabowo dan KSAD Dudung Tak Hadiri Rapat Kerja, DPR Kritik Keras