hak guna bangunan

JAKARTA (XNews.id)–Sebanyak 19 warga Jogjakarta yang tergabung dalam Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI mendatangi DPRD Kota Jogjakarta. Mereka mengadukan kesulitan memperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) dan kekhawatiran kehilangan tanah yang selama ini ditempati. ”Seharusnya, tidak perlu ada kesulitan untuk memperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) karena yang kami tempati adalah tanah negara,” kata Ketua Umum Forum Peduli Tanah DIY demi NKRI (ForpetaNKRI) Siput Lokasari saat audiensi dengan DPRD Kota Jogjakarta seperti dilansir dari Antara di Yogyakarta, Senin (5/9). Menurut dia, kesulitan untuk memperpanjang sertifikat HGB tersebut memicu keresahan masyarakat. Sebab, ada beberapa isu dan kasus yang membuat masyarakat justru kehilangan sertifikat HGB yang selama ini mereka miliki. Salah satu kasus dialami warga Kecamatan Gedongtengen, kehilangan sertifikat HGB karena saat ini tanah yang ditempati justru berubah menjadi tanah kesultanan. ”Seharusnya, perpanjangan sertifikat HGB untuk tanah negara harus mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA),” ujar Siput Lokasari. Dia menengarai kasus tersebut bukan satu-satunya kasus yang terjadi dan dimungkinkan banyak warga lain yang mengalami hal serupa. Warga mengatakan tidak memahami jika tanah yang selama ini ditempati berstatus tanah negara. ”Ini adalah tanah waris dan saya hanya memahami jika harus memperpanjang sertifikat HGB. Sama sekali tidak mengerti jika tanah saya adalah tanah negara,” ucap dia. Dia berupaya menarik kembali surat pernyataan yang diberikan ke Panitikismo Keraton sehingga tanah yang ditempati bisa kembali ke tangannya untuk kemudian dilakukan perpanjangan sertifikat HGB. Sementara itu, Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogjakarta Sarmin mengatakan, urusan perpanjangan sertifikat HGB merupakan ranah BPN. ”Dari pertemuan hari ini (5/9), disepakati untuk melakukan audiensi ke Kanwil BPN DIJ,” terang Sarmin. Dia menyebut sudah ada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 2 Tahun 2022 yang akan ditindaklanjuti Pemerintah DIJ untuk penerbitan aturan teknis dalam bentuk Peraturan Gubernur DIJ. Jika sertifikat HGB berakhir, lanjut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak akan serta merta tanah yang ditempati ditarik negara atau sertifikat dicabut sepanjang tidak ada alih fungsi. Sedangkan anggota DPRD Kota Jogjakarta Antonius Fokki Ardiyanto yang menemui warga mengatakan siap memberikan pendampingan untuk warga mengurus perpanjangan sertifikat HGB.

Sulit Perpanjang Sertifikat HGB, Warga Jogjakarta Ngadu ke DPRD

hak guna bangunan